Trenggalek, Bhirawa
Di tengah pandemi Covid-19 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Trenggalek tahun anggaran 2019 di ruang rapat graha Paripurna DPRD Trenggalek.
Paripurna tetap dilaksanakan sesuai SOP protokol kesehatan. Yang diikuti oleh seluruh anggota dewan baik secara langsung maupun secara teleconference.
Dari laporan hasil pembahasan Wakil ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi, mengungkapkan menghasilkan Beberapa catatan strategis, sebagai rekomondasi DPRD atas LKPJ Bupati Trenggalek tahun anggaran 2019.
“Hasilnya ada 9 rekomendasi, salah satunya terkait pengelolaan SPBU yang saat ini dimasukkan dalam rekening Pendapatan dan Belanja APBD agar dikeluarkan di BUMD,” ucap Doding Rahmadi.
Selain itu Doding juga menyampaikan beberapa kegiatan yang kurang teliti dalam penggunaan anggaran sehingga memunculkan Silpa tahun 2019 yang terlalu besar.
“Sehingga nanti Pemerintah Daerah direkomendasikan untuk lebih teliti dan cermat dalam penggunaannya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi Silpa yang lebih besar,” ujarnya.
Selanjutnya terkait Anggaran Desa agar lebih dimasifkan peran Pemerintah Daerah dalam mengawal Anggaran Dana Desa dan Dana Desa untuk lebih produktif.
“Untuk pencapaian penurunan angka kemiskinan, alur Pemerintah Daerah sudah bagus. Kita harapkan bisa diteruskan agar penurunan angka kemiskinan yang menjadi target Sustainable Development Goals (SDGs) di tahun 2030, bisa nol persen,” tuturnya.
Pada intinya, lanjut politisi PDIP ini, pihaknya memberikan rekomendasi agar kedepannya Pemerintah Daerah bisa lebih baik lagi.
” Kita mendukung agar pemerintah daerah bisa lebih baik,” pungkasnya. [wek]
