Muntarifi
Gresik, Bhirawa
Rencana beberapa sekolah di Kabupaten Gresik, untuk melaksanakan ujian nasional (unas) online nampaknya tidak akan berjalan dengan mulus. Penyebabnya, anggota DPRD Gresik belum sependapat, dengan berdalih beberapa peralatan dan metal dari siswa dinilai hingga kini belum matang. Dikhawatirkan, akan terjadi banyak siswa yang tidak lulus.
Anggota Komisi D DPRD Gresik Muntarifi mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya belum sepakat dengan adanya rencana sekolah mengunakan unas secara online. Karena banyak hal yang harus disiapkan oleh sekolah, begitu juga terhadap siswa mental mereka harus disiapkan dengan matang. Sebab ada masalah sedikit dengan alat elektronik, dan jaringan maka akan mempengaruhi daya konsentrasinya.
Perlu diketahui bahwa unas dilaksanakan secara serentak, apakah dari jaringan online yang disiapkan oleh sekolah sudah makasimal. Bila terjadi masalah ngadat atau lemot, bagaimana dengan batas waktu yang telah disediakan. Selain itu, perangkat komputer harus yang bagus. Apakah selama ini di sekolah sudah mencukupi, kalau belum ini akan jadi masalah serius.
“Sebab dari anggaran APBD 2015, dari dispendik sepengetahuan saya tidak ada. Apakah nanti akan di bebankan pada siswa, ini akan lebih parah lagi,” ungkapnya. Seharusnya, kata Muntarifi diuji coba dulu pada pelaksanaan ujian semester oline, karena ujian ini juga serektak. Apakah dalam ujian semester pelaksanaanya sudah mampu, setelah di evaluasi baru dilaksanakan unas oline.
“Sekarang ini latah, sekolah maunya wah kelihatan modern dan dikatakan yang terbaik. Nanti kalau ada masalah, alasan sekolah karena pada siswa. Ini yang menjadikan tidak baik, karena sekolah telah mencampurkan kepentingan levelnya dari pada nasib siswanya,”terangnya.
Ditambahkan Muntarifi, dalam waktu dengan melalui komisi D bakal memanggil sekolah-sekolah yang bakal menyelenggarakan unas online, Dispendik.
“Karena kita tidak mau, para siswa terus teraniaya dengan adanya kebijakan sepihak seperti ini yang hanya sekolah pingin terkenal. Apalagi dalam kewajiban unas online, siswa diminta bawa laptop sendiri. Ini lebih sengsara lagi, kalau orang tuanya mampu, kalau tidak bagaimana?” katanya.
Lebih baik, rencana unas online ini lebih baik dilakukan pada 2016 mendatang. Bila infrastruktur belum memadai, melalui diknas bisa minta dianggaran APBD.
Hal senada juga dikatakan anggota Komisi D DPRD Gresik Syafi’I yang dengan tegas menolak keras rencana beberapa sekolah untuk melaksanakan unas online. Sebab, pihaknya yakin infrastruktur untuk pelaksanaan unas online belum siap.
“Nanti kalau terjadi kesalahan saat pelaksanaan unas online siapa yang mau bertanggungjawab, dan yakin kalau unas online jadi dilaksanakan bakal terjadi kekacauan. Sebab, dengan banyaknya siswa yang online server bisa menjadi lemot dan blank.
“Kalau sudah seperti ini, pasti mental siswa down, dan tidak konsentrasi untuk mengerjakan kembali. Selain itu, juga mempertanyakan manfaat dan tujuan pelaksanaan unas online. Sebab, baik online maupun manual sama saja asalkan kwalitas siswa itu tetap terjaga. Kalau hanya gaya-gayaan ngapain dilakukan, ini institusi pendidikan bukan institusi pamer-pameran. Bila terjadi banyak siswa yang tidak lulus, apa mau sekolah dan guru dituntut dan digugat di pengadilan karena kesalahanya,” imbuh dia. [kim.adv]
