DPRD Gresik Berharap Pemerintah Hati-hati Realisasi Kompensasi Sapi

Ketua Komisi III DPRD Gresik, Asroin Widyana.

Gresik, Bhirawa
Kabar gembira bagi para peternak sapi, terkait dengan penyakit mulut dan kuku (PMK). Saat ini masih dalam kajian rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab), akan memberikan bantuan Rp10 juta. Dewan berharap pemerintah hati-hati, dan pelaksanaanya di sesuaikan aturan.

Menurut Ketua Komisi II DPRD Gresik, Asroin Widyana mengatakan, rencana ganti rugi pemerintah pada peternak sapi yang terjangkit penyakit.

Merupakan upaya untung ikut meringakan beban, juga ikut dalam menstabilkan pertumbuhan ekonomi. Sebab satu ekor harga sai nilainya mencapai jutaan rupiah, bahkan puluhan juta.

“Langkah pemerintah kita apresiasi baik, agar para peternak masih bisa tetap bertahan. Namun program pelaksanaan dilakukan, pasti ada aturan yang harus di sesuikan. Yaitu berupa peraturan Bupati (Perbup), sebagai cantolan pelaksanaanya,” ujarnya.

Rencana pemerintah, segera bisa di tindak lanjuti karena masyarakat sudah banyak yang tahu. Proses pelaksaan jangan terlalu lama, sehingga menjadi penantian dan jangan sampai jadi anggan-anggan.

Ditambahkan Asroin Widiyana, bahwa niat baik pemerintah memberikan bantuan jangan sampai menimbulkan masalah. Untuk itu perlu hati-hati dan ada dasarnya, sehingga dalam pelaksanaan dan sesudahnya menjadi aman.

Senada Anggota DPRD Gresik Hamzah Takim mengatakan, pemberian batuan penganti sapi. Di sesuaikan dengan umur sapi, jangan sampai ada memanfaatkan. Untuk itu perlu klasifikasi, tidak secara rata-rata senilai Rp10 juta.

Sementara Kepala Dispertan Kabupaten Gresik Eko Anandito mengatakan, bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Bagian Hukum terkait aturannya, dan untuk saat ini masih fokus untuk merealisasikan bantuan obat dan peralatan. Karena memang ada dianggaran dinas, untuk bantuan sapi belum.

Kepala Bagian Hukum Pemkab Gresik Muhammad Rum Pramudya mengatakan, masih menggodok perbup bantuan PMK. Pihaknya sudah meminta masukan dari dinas terkait, bantuan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah terkait wabah yang terjadi. Selain itu, juga untuk meminimalisir dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat wabah. [kim.dre]

Tags: