DPRD Gresik Deadline Dinkes Dua Minggu Evaluasi BPJS

Gresik, Bhirawa
Dalam hearing Komisi D dengan Dinas Kesehatan ( Dinkes ), Kepala Puskesmas dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) terkait pelayanan yang belum maksimal, dewan memberi waktu dua minggu untuk Dinkes melakukan evaluasi kinerja dan perbaikan.
Ketua Komisi D DPRD Gresik Ruspandi Sunaryo mengatakan hearing dilakukan karena  pihaknya mendapatkan laporan dari beberapa rumah sakit swasta ditolak menjadi mitra BPJS. Padahal, rumah sakit-rumah sakit tersebut sangat layak menjadi mitra BPJS.
Selain itu minimnya rumah sakit rujukan yang ada di Gresik, membuat pasien di RSUD Ibnu Sina meluber. Kondisi ini jelas membuat tidak nyaman  masyarakat peserta BPJS, karena merasa tidak terlayani dengan baik.
Tidak hanya BPJS, di Puskemas juga pelayanannya kurang maksimal. Dokter kebanyakan hanya datang sebentar kemudian pulang, sehingga pasien ditangani oleh perawat. Kondisi ini, menbuat banyak pasien engan berobat sehingga memilih datang ke rumah sakit. ” Tadi sudah diberi ketegasan, bahwa kita memberi waktu dua minggu untuk evaluasi kerja dan perbaikan. Bila tidak tentu akan ada langkah tegas dari komisi, sebab ini merupakan bentuk disiplin kerja sebagai tanggung jawabnya,”ujar Ruspandi, Selasa (26/5).
Senada juga dikatakan oleh anggota Komisi D Tri Purwito SE. Dia mengatakan dengan beberapa kejadian pelayanan yang masih kurang maksimal membuat prihatin anggota dewan. Karena itu kinerja dan pelayanan mereka harus lebih ditingkatkan. Begitu juga prasarana dan sarana di Puskesmas masih perlu ditambah.
Purwito juga menyebutkan yang sering dikeluhkan warga adalah ambulans. Selama ini justru warga malah sering mengunakan milik swasta begitu juga dengan anggota polisi bila ada kecelakaan.
“Sering bila warga akan mengunakannya, ada saja yang menjadi masalah. Kalau tidak kunci mobil ambulans tidak ada,  sopir  tidak di tempat. Ini  kan aneh, dan persoalan ini tidak ada perbaikan sama sekali. Begitu juga dengan obat, dan pelayanan loket Puskesmas jam 12.00 sudah tutup,”ungkapnya.
Sekretaris Komisi D DPRD Gresik Mujid Ridwan mengatakan, bahwa leletnya pelayanan BPJS dikarenakan petugasnya yang minim. Padahal peserta BPJS mencapai 500 ribu orang seluruh Gresik. Dari ratusan ribu peserta hanya dilayani 16 petugas. Jelas tidak seimbang, harus ditambah lagi jumlahnya. Terkait dengan dokter Puskesmas yang datang hanya satu hingga dua jam saja, pihaknya minta Dinkes untuk mengevaluasi agar kerja dokter sesuai jadwal. “Komisi D dalam beberapa kesempatan saat sidak beberapa waktu lalu juga sudah mendapatkan kenyataan ini, dan ini merupakan pelanggaran disiplin dokter,” katanya.
Sementara Kepala Operasional BPJS Kesehatan Gresik Titus mengatakan, bahwa ditolaknya RS Wates Husada karena di sana sudah ada RS Walisongo sebagai mitra. Sehingga, tidak mungkin menerima RS Wates Husada yang lokasinya dekat dengan Walisongo. “Jadi kami maksimalkan Walisongo dulu,” kata dia.
Kepala Dinkes Gresik dr Soegeng Widodo mengatakan, bahwa pihaknya bakal menertibkan dokter-dokter yang mbalelo. Begitu juga dengan BPJS, sehingga pelayanan di Puskesmas bisa berjalan lancar. [kim.adv]