Kiri Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir dan kanan Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim
DPRD Gresik, Bhirawa
Pembahasan tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda), menjadi peraturan daerah (Perda). Yang tengah di godok oleh anggota DPRD, dari pemerintah. Bertujuan untuk bisa menaikan pendapatan asli daerah (PAD), kinerja OPD juga kebutuhan air bersih terpenuhi.
Tiga ranperda itu adalah, pertama perubahan modal dasar dan penyertaan modal pada perusahaan umum daerah giri tirta. Yang kedua, rencana tata ruang wilayah kabupaten Gresik Tahun 2020-2040. Yang ke tiga, perubahan kedua atas peraturan daerah nomer.12 Tahun 2016, tentang pembentukan perangkat daerah kabupaten Gresik.
Menurut Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir mengatakan, bahwa tiga ranperda sekarang tengah di godok oleh panitia khusus ( Pansus ) DPRD. Ranperda RT/RW, dulu sempat di bahas namun mandeg. Sekarang kembali di bahas, karena dari sejumlah dokumen yang di butuhkan sudah cukup memenuhi persaratan.
Untuk perubahan modal dasar dan penyertaan modal, pada perusahaan umum daerah giri tirta. Karena banyaknya keluhan dari masyarakat, terkait air yang tidak keluar (byar pet) dan DPRD yakin harus di selamatkan. Karena air merupakan kebutuhan pokok, dan PDAM harus di suntik anggaran agar bisa normal.
“Info nya terkait pipa yang sudah lama sehingga aus, perlu di ganti. Sehingga saluran air terganggu menjadi macet, penyertaan modal sebesar Rp113 miliar. Nanti akan di jabarkan, juga internal SDM kita akan evaluasi secara menyeluruh,” ujarnya.
Ditambahkan Abdul Qodir politisi asal partai PKB, untuk ranperda yang ketiga yaitu perubahan kedua atas peraturan daerah nomer.12 Tahun 2016. Tentang pembentukan perangkat daerah kabupaten Gresik, karena ada PP baru sehingga susunanya harus mengikuti. Dan beberapa perda nanti atas perubahan, tentunya untuk mendongkrak PAD di masa pandemi ini.
Sementara Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim mengatakan, bahwa untuk PDAM ada suport pusat terkait air umbulan. Harus kita tangkap, untuk itu di butuhkan infrastruktur yang memadai. Dan kendala yang kita hadapi sekarang adalah pipa, untuk itu perlu di ganti dan butuh biaya besar.
”Siapapun yang menjadi Dirut PDAM, dengan kondisi seperti ini. Tidak akan bisa memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat, karena kondisi pipa harus di ganti baru juga pola manajemen harus berubah,” ungkapnya. [kim.adv]
