DPRD Gresik Sebut Dinsos Belum Serius Update Data BPNT

Syaifuddin

Gresik, Bhirawa.
Data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Gresik, diperbaharui dan dihapus. Sebanyak 21.845 keluarga penerima manfaat (KPM) program kartu sembako, atau bantuan pangan nontunai dari Kemensos RI di Kabupaten Gresik Jawa Timur dicoret atau digraduasi.

Dewan merasa prihatin, dengan kinerja Dinas Sosial Pemkab Gresik. Yang terkesan, belum serius dalam memperbaiki data.

Alasan pencoretan KPM diantaranya, terdapat data ganda seperti nomor induk kependudukan (NIK) bermasalah atau pun keluarga tersebut sudah mampu.

Menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi IV Mucahmmad Syaifuddin mengatakan, bahwa kinerja data yang dilakukan Dinsos Gresik. Masih belum serius dalam memperbaiki data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Pembenahan di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), di Kabupaten Gresik belum serius.

Proses degradasi dan pembaharuan yang dilakukan Dinsos, isama berarti mengurai benang KUSUT antara Dinsos dan Desa.”ujarnya

Padahal di desa sudah melakukan Musyawarah Desa (Musdes), dalam jangka 1 tahun 4 Kali Musdes. Perinciannya, 27 Maret, 27 Juni, 27 September, 27 Desember, tentunya harus ada kejelasan antara Desa dan Dinsos dalam hasil Musdes dan update data. Seharus sudah final dan ter update dengan baik, secara berkesinambungan.

Ditambahkan Syaifuddin, bahwa menyayangkan dengan pihak Desa yang petugas Kesejahteraan Sosial (Kesra), yang memahami IT. Karena merupakan ujung tombak revisi data, baik ke pemkab maupun pusat. Karena masih banyak operator desa yang SDM kurang, juga usianya. Untuk itu, Dinsos harus jemput bola jangan menunggu.

Sementara Kepala Dinas Sosial Pemkab Gresik Sentot Supriyohadi mengatakan, bahwa per bulan ini memang ada puluhan ribu KPM yang dicoret dari penerima bantuan.

Sebanyak 21 ribu yang digraduasi, dikarenakan ada yang meninggal, pindah, NIK invalid, serta data ganda atau pun sudah mampu.

“Jika ada warga yang masih membutuhkan bantuan, pemdes harus proaktif dan mengusulkan kembali bantuan sembako agar kembali dapat bantuan. Bisa mengusulkan lewat aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), agar masyarakat yang berhak menerima bisa kembali dapat bantuan kartu sembako ini. Jadi itu solusinya. Desa langsung ke website Dinsos via online, Kecamatan hanya memantau,”ungkapnya. [kim]

Tags: