DPRD Gresik Sepakat Anggaran Rp9 Miliar Permudah Administrasi Kependudukan

Foto Ilustrasi

Gresik, Bhirawa.
Administrasi kependudukan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, menjadi perhatian serius dewn. Dispendukcapil, sebagai organisasi perangkat daerah ( OPD ) yang membidanggi. Selama ini dinilai belum cepat sesuai harapan, untuk tahun 2021 di sepakati anggaran Rp 9 miliiar.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gresik Syaichu Busyiri mengatakan, masih belum maksimal pelayanan Dispendukcapil pada masyarakat. Karena masih maraknya keluhan terkait biaya pengurusan dokumen kependudukan, juga lama waktu selesai.

”Warga mengeluhkan tarikan biaya, yang dilakukan pemerintah desa untuk mengurus administrasi kependudukan. Juga watu selesai, sehingga kalau kebutuhan mendadak sulit. Jika bisa, biayanya bisa berlipat-lipat.”ujarny.

Dalam anggaran APBD 2012, yang sekarang tengah di godok oleh dewan. Salah satunya dengan menyiapkan anggaran di OPD Dispendukcapil, sebesar Rp 9 miliar. Anggaran nantinya, digunakan untuk menyediakan petugas dari Dispendukcapil disetiap desa. Sebab selama ini, honor yang diberikan untuk perangkat desa sangat kecil. Hanya Rp 100 ribu pertahun, jadi tidak heran bila mereka membebankan biaya tambahan kepada masyarakat.

“Dasar ini menjadi pertimbangan dewan, administrasi pendudukan tidak di serahkan perangjat. Tapi ada tenaga honorer dari Dispendukcapil sendiri, dan di bayar. Sehingga biaya yang di bayar masyakat sesuai dengan aturan yang ada, juga bisa cepat selesai.”ungkapnya.

Adanya petugas dari dinas yang ditempatkan di desa, bisa menghilangkat nominal tarikan juga makelar bisa hilang. Yang seragusnya mengurus administrasi pendudukan itu gratis, hingga kini belum bisa dirasakan masyarakat sepenuhnya sekarang oleh dewan akan di benahi.

Senada juga Anggota Komisi I DPRD Gresik Sholihudin mengatakan, bahwa di desa memang ada yang namanya petugas registrasi. Mungkin honor kecil sehingga tidak maksimal, untuk itu perlu khusus petugas yang di tempatkan Dispendukcapil. [kim]

Tags: