Ketua DPRD Gresik, Abdul Qodir.
Guna menopang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tidak turun, akhirnya dewan sepakat pendapatan asli daerah (PAD). Pada sektor bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), di naikan menjadi Rp100 miliar. Meski di tengah pandemi Covid-19, yang belum usai.
Menurut Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir, bahwa besarnya kenaikan cukup besar karena ada potensi dibeberapa lokasi yang sudah dibebaskan oleh investor.
Juga beberapa sempat berhenti, karena pandemi kini mulai diproses kembali. Oleh badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPPKAD). Untuk kerja maksimal, segingga target bisa tercapai.
“Kami optimis tambahan sebesar Rp100 miliar bisa tercapai, kalau kinerja bisa maksimal bisa juga lebih. Sebab, masih banyak potensi yang bisa di galih dengan baik,” ujarnya.
Dalam rapat hering komisi juga finalisasi PAK, kemarin memang di paksa sebab dari keterangan meraka. Ada informasi, yang berpotensi hingga sekarang belum di proses. Baik yang tertuda maupun potensi baru, masih banyak yang perlu jemput bola segera di selesaikan.
Ditambahkan Abdul Qodir politisi dari partai PKB, nanti dewan baik melalui komisi maupun rapat-rapat pimpinan. Akan di lakukan evaluasi kinerja BPPKAD, terkait jumlah pendapatan yang di dapat. Sehingga target PAD, yang telah di sepakati dalam rapat badan anggaran dan tim anggaran bisa terwujud.
Sementara Kepala Bidang Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Gresik Herawan Eka Kusuma mengatakan, ada potensi lain yang memungkinkan untuk kenaikan pendapatan BPHTB.
Ada perusahaan yang mengajukan HPL dan ada juga peralihan lahan, seperti pada kawasan ekonomi khusus (KEK) JIIPE turun ada potensi masukkan pendapatan dari freeport melalui sewa beli. [kim]
