Surabaya, Bhirawa
Masalah pengangguran, kemiskinan dan disparitas (kesenjangan) antar daerah saat ini menjadi pekerjaan rumah bagi provinsi di Indonesia, termasuk Jatim. Bahkan Pemprov Jatim sudah memiliki berbagai program untuk mengatasi masalah tersebut.
Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo juga meminta kepada anggota DPRD untuk memberikan perhatian lebih kepada tiga masalah tersebut. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 atau pasar bebas Asean.
Soekarwo juga meminta anggta DPRD untuk produktif menghasilkan regulasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama penyelenggara pemerintahan sesuai dengan amanat konstitusi.
“Hubungan penyelenggara pemerintahan baik kepala daerah maupun DPRD adalah mewujudkannya. Dalam konstitusi disebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi penyelenggara pemerintahan adalah meningkatkan kesejahteraan,”kata Pakde Karwo sapaan akrabnya dihadapan peserta Orientasi bagi Anggota DPRD Periode 2014-2019 angkatan III tahun 2014 yang diikuti oleh 125 anggota DPRD Kaltim di Hotel Mercure Surabaya, Senin (1/9),malam.
Selanjutnya, Pakde menjelaskan bahwa telah jelas tertera dalam UU No 32 tahun 2004, kesejahteraan rakyat merupakan hal yang menjadi target utama dalam merancang berbagai kebijakan. Kepala daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota harus bisa mensinergikan gagasannya yang tertuang dalam visi misi dengan kesepakatan anggota DPRD.
“Memang harus cocok kedua penyelenggara itu, jika ada yang tidak cocok dengan visi misi kepala daerah bisa diubah sedikit-sedikit yang sifatnya saran menggunakan argumentasi yang kuat dan berdasar,”jelas Pakde.
Untuk memaksimalkan kinerja, Pakde mengingatkan pentingnya melakukan check and balances segala tindakan kepala daerah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah sesuai dengan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.
Selain itu, anggota DPRD juga bertugas merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya, mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi serta sebagai alat pengendalian.
Kepala Pusat Diklat Struktural dan Teknis Badan Pendidikan dan Latihan Kemendagri, Sunyoto menyampaikan amanah yang telah diberikan oleh rakyat hendaknya benar-benar dijaga dengan baik. Diwujudkan dalam bentuk prestasi dan kesejahteraan rakyat.
Dikatakan Sunyoto, orientasi yang dilaksanakan memiliki arti penting agar anggota DPRD dapat memahami secara menyeluruh posisi dan tugas pokok fungsi sebagai penyelenggara legislatif. Kebersamaan dan komitmen kepala daerah dan DPRD harus dibangun untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dan efesien.
“Semua perangkat pemerintahan harus saling mengerti satu sama lain. Karena apabila satu unsur berjalan tidak baik maka sistemnya tidak akan menghasilkan produk yang maksimal,”ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Diklat Jatim, Saiful Rahman mengatakan acara ini dihadiri oleh 125 peserta ini dijadwalkan selesai pada 4 September. Peserta seluruhnya berasal dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.[wwn]
Keterangan Foto : Kabadiklat Jatim, Dr Saiful Rachman saat mendamping Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo memukul gong sebagai tanda dibukannya kegiatan orientasi bagi anggota DPRD angkatan III yang diikuti oleh 125 peserta dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
