DPRD Jatim Berharap Ada Koneksi Jembatan Tol Suramadu dengan Tol Perak

DPRD Jatim, Bhirawa
Kebijakan Presiden RI Joko Widodo yang akan membangun seribu tol laut di Indonesia mendapat apresiasi dari kalangan DPRD Jatim. Sebab, rencana tersebut sejalan dengan keinginan warga Madura yang berharap adanya koneksi Jembatan Suramadu dengan tol di Surabaya, khususnya Tol Perak agar bisa mendorong percepatan industrialisasi di Pulau Garam.
Anggota DPRD Jatim dari Dapil Madura Akhmad Iskandar mengatakan saat ini Madura sering disebut wilayah yang selalu membebani Jatim. Bahkan sejak dioperasikannya Jembatan Suramadu dan pemotongan tarif tol hingga 50 persen, sampai saat ini hanya mampu mengoneksikan antara orang dengan orang, belum sampai pada bisnis.
Alasannya, kata Wakil Ketua DPRD Jatim muatan barang dari pelabuhan Tanjung Perak ke Madura harus melewati jalan arteri yang cukup padat. Kondisi ini membebani pengusaha yang akan menanamkan investasinya di Madura, akibat cost yang dikeluarkan sangat besar imbas adanya kemacetan lalu lintas.
“Saya minta ke Presiden agar pembangun seribu tol laut, salah satunya diberikan pada Madura. Saya jamin kalau tol tersebut terealisasi maka Madura akan mampu menjadi wilayah penopang dan pendorong perekonomian dan bisnis di Jatim,” ujar politisi asal Partai Demokrat, Kamis (22/2) ini.
Untuk mendukung pertumbuhan bisnis baik di Surabaya maupun Madura dibutuhkan tol yang menghubungkan antara Tanjung Perak dengan Suramadu. Dengan begitu arus barang yang akan keluar atau masuk baik ke Madura maupun Surabaya bisa berjalan cepat. Dengan begitu perekonomian di Madura akan menggeliat.
“Saya sudah bertemu dengan beberapa investor, mereka ingin menanamkan investasinya ke Madura, namun minta dua syarat yaitu soal infrastruktur dan jaminan keamanan,” beber Akhmad Iskandar.
Terpisah, Anggota Komisi C DPRD Jatim Malik Efendy mengaku kendala utama yang dihadapi empat kabupaten di Madura adalah infrastruktur jalan. Sebab kondisi jalan di Madura masih sempit dan banyak yang rusak. Bahkan jembatan yang menghubungkan antar kabupaten, antar kecamatan dan antar desa kondisinya banyak yang memprihatinkan.
“Infrastruktur menjadi kunci bagi keberhasilan suatu wilayah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sayangnya kemampuan APBD empat kabupaten di Madura terbatas sehingga perlu bantuan dari provinsi dan pusat, ” ungkap Malik.
Persoalan lain yang dikeluhkan warga Madura, khususnya Sampang yakni banjir yang kerap terjadi saat musim penghujan. Walaupun pemerintah provinsi dan pusat sudah membantu dengan pengadaan mesin pompa air, namun solusi tersebut dinilai hanya bersifat sementara dan jangka pendek.
“Warga Sampang berharap persoalan banjir dicarikan solusi untuk jangka panjang sehingga tempat tinggal mereka bisa terbebas dari banjir tahunan,” jelas Malik.
Menurut Malik Efendy pelayanan kesehatan juga masih dikeluhkan karena belum adanya rumah sakit yang memadai di wilayah Madura sehingga harus dirujuk ke Surabaya. “Untuk pendidikan, masyarakat Madura berharap pendidikan dasar hingga menengah di Jatim bisa digratiskan agar tidak terlalu membebani keluarga miskin,” tambahnya.
Di sisi lain, pendidikan agama melalui madrasah diniyah juga perlu dipertahankan bahkan kalau bisa ditingkatkan. Sebab, masyarakat Madura dikenal agamis sehingga ciri khas warga Madura tetap terjaga. [cty]