Plt Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin saat menggendong Mbah Sainah warga Desa Ngadi Renggo Kecamatan Pogalan yang terjebak banjir.
DPRD Jatim, Bhirawa
DPRD Jatim menyatakan perlu adanya perhatian dan inovasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terhadap dinamika dan permasalahan aktual saat ini. Seperti memperhatikan potensi bencana banjir yang melanda beberapa daerah di Jatim.
Terlebih, intensitas hujan yang tinggi juga membuat jalan Tol di beberapa di wilayah Jatim ditutup akibat banjir. PT Jasamarga pun menyatakan penutupan sementara jalan Tol Ngawi-Kertosono akibat banjir di KM 603 sampai dengan KM 604 mulai Rabu (6/3) petang pukul 22.00 WIB hingga Kamis (7/3). Penutupan ini akibat banjir imbas meluapnya Sungai Glonggong di wilayah tersebut.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi E DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto kepada Bhirawa, Kamis (7/3) kemarin. Menurutnya, daerah wajib memetakan area rawan bencana dan segera mencari solusi terbaik. “Jangan sampai niat baik berupa pembangunan infrastruktur seperti jalan Tol, tapi dampaknya kalau tidak diperhatikan kasihan para petani dan warga yang terdampak,” terangnya.
Politisi asal Partai Demokrat ini berharap harus ada kajian mendalam yang harus masuk dalam RPJMD terkait masalah banjir. Mengingat Pemprov Jatim tengah menyusun RPJMD dan akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.
“Paling tidak kita minta dukungan anggaran ke pusat. Karena kalau memang kajian itu dampaknya dari sektor itu ( jalan tol, red) kan harus dipikirkan untuk membuat saluran air untuk dibuang ke sungai, bisa juga dibuatkan embung dan sebagainya,” jelasnya.
Masalah banjir yang berdampak hingga ditutupnya jalan tol, lanjut Agus, memang terlihat disaat musim hujan seperti ini. Pihaknya juga mengimbau Pemprov Jatim beserta Dinas yang bersangkutan untuk segera menjadikan masalah banjir sebagai prioritas utama.
“Harus sama-sama mencari solusi dan pemerintah pusat harus memberikan dukungan anggaran. Apalagi anggaran BPBD kecil. Intinya tidak mencari kambing hitam, melainkan solusi. Mumpung lagi membahas RPJMD,” tegas Agus yang juga sebagai Ketua FPD DPRD Jatim ini.
Sementara, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim Suban Wahyudiono mengatakan bahwa Banjir di 15 kabupaten tersebut terjadi dalam waktu hampir bersamaan. Selain karena curah hujan yang tinggi, bencana ini diakibatkan luapan air sungai di beberapa wilayah.
“Ponorogo pertama kali. Setelah itu menyusul beberapa daerah lain. Sebab sejak Selasa malam hujan terus mengguyur,” katanya saat dikonfirmasi sedang meninjau lokasi banjir di Madiun, kemarin.
Dia mengungkapkan, dari 15 kabupaten terdampak, wilayah Madiun terbilang paling parah. Sedikitnya 39 desa dari delapan kecamatan terendam banjir cukup tinggi.
Data BPBD setempat, banjir di Madiun menggenangi sedikitnya 4.317 KK atau sebanyak 17.268 jiwa dari 39 desa tersebut. Tak hanya itu, akibat bencana ini dua rumah warga juga rusak, 253 hektare (Ha) sawah terendam, serta tanggul, jembatan dan fasilitas umum lainnya ikut terdampak. Saat ini, jumlah pengungsi mencapai 1.053 jiwa. Mereka sudah ditempatkan ke lokasi yang aman. [geh]
