Anwar Sadad
DPRD Jawa Timur mendukung pemerintah provinsi dalam menangani covid-19 atau virus corona. DPRD cukup optimistis Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa memiliki konsep matang dalam penanganan pandemi tersebut.
“Di dalam situasi kritis seperti sekarang ini, DPRD akan mendukung setiap rencana yang akan diambil Gubernur menangani situasi. Corona adalah isu kesehatan namun berdampak pada isu lainnya, di antaranya bidang ekonomi,” kata Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad, Rabu (18/3) kemarin.
Sadad menilai bahwa selain menangani para pasien yang telah terkena virus, Khofifah diharapkan dapat menyiapkan langkah antisipasi untuk masyarakat lainnya. Termasuk, mengurangi kepanikan masyarakat.
“Kami meminta agar Gubernur menjelaskan rencana kepada publik agar terjadi suasana tenang, kondusif, tidak gaduh,” kata Sadad yang juga politisi Gerindra ini.
Sadad mengapresiasi keputusan Gubernur yang telah membentuk Satgas yang secara khusus menangani masalah ini. “Selanjutnya, satgas harus bekerja di semua level. Misalnya, memprekatekan pencegahan seperti prosedur kala bertemu masyarakat. Hal seperti ini yang harus disosialisasikan,” katanya.
Selain itu, Sadad juga berharap pemerintah bisa menjaga stok ketersediaan pangan. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat rentan menimbun bahan makanan.
“Gubernur bisa memberikan jaminan kepada publik bahwa stok pangan tersedia. Sehingga, tidak menimbulkan panic buying. Sebab, sudah ada gejala itu,” katanya.
Selain itu, Sadad menilai sektor lain yang ikut terdampak adalah bidang usaha. “Pemerintah provinsi bisa memberikan jaminan ke sektor usaha untuk meminimalkan dampak dari mandegnya dunia usaha. Sebab, beberapa karyawan ada yang dirumahkan sementara,” katanya.
Terkait sumber anggaran, Pemrov bisa menggunakan dana bencana alam. Sekalipun, kasus kali ini menyangkut bidang kesehatan. Langkah serupa pernah digunakan Pemrov Jatim kala menggunakan dana bencana alam untuk mengatasi kerusakan jalan di ruas Duduk Sampeyan (Gresik), Dringu (Probolinggo), dan beberapa ruas jalan lainnya. Ruas jalan tersebut berstatus milik jalan nasional, sehingga Pemrov sebenarnya tak memiliki anggaran khusus untuk perawatan.
“Namun karena berdampak ke ekonomi, dan mengancam kesehatan masyarakat, Pemrov akhirnya berinisiatif memperbaiki jalan. Ini statusnya kedaruratan,” katanya.
“Sebab, rusaknya jalan akibat curah hujan yang tinggi saat itu sehingga leading sectornya bisa BPBD. Namun, sebelum memutuskan hal ini, Gubernur harus menentukan statusnya terlebih dahulu,” jelas Sadad.
Apabila memang dibutuhkan, Sadad juga mengusulkan agar Pemrov menggalang donasi, seperti halnya yang dilakukan di beberapa negara.
“Pemerintah bisa memobilisasi donasi dari pejabat pemerintah termasuk anggota dewan. Ini untuk dana gawat darurat sekaligus meminimalkan dampak ekonomi,” katanya.
Sadad yang juga Sekretaris DPD Gerindra Jatim ini meyakini, Khofifah telah memiliki langkah sistematis untuk mengatasi beberapa hal tersebut. “Sebagai mantan Menteri Sosial, kami yakin beliau sudah memiliki skenario untuk meminimalkan dampak ekonomi musibah ini. Terpenting, ini kerja keras bersama,” pungkasnya.
Sementara, dalam menunjang operasional rumah sakit dalam penanganan antisipasi virus corona, DPRD Jatim memberi sinyal akan menyetujui penambahan anggaran untuk rumah sakit terutama dalam pengadaan barang dan jasa di rumah sakit milik Pemprov Jatim.
Menurut anggota Komisi E DPRD Jatim Kodrat Sunyoto, tugas rumah sakit selain untuk penanganan pasien corona, juga berfungsi untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat.
“Yang dimaksud dengan ketenangan masyarakat bukan hanya masyarakat luas saja, melainkan masyarakat yang ada di rumah sakit,” ungkapnya.
Politisi partai Golkar ini mengatakan untuk menentukan pasien terjangkit virus corona terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh tim khusus yang disebut dengan tim pinere (Penyakit infeksi new emerging dan re emerging) di rumah sakit.
“Ketika pasien datang, petugas rumah sakit di daerah bingung. Karena bingung akhirnya main rujuk saja ke rumah sakit Soetomo Surabaya. Inilah bagaimana caranya untuk menenangkan masyarakat rumah sakit,” lanjutnya.
Dikatakan oleh Kodrat, sinergitas penanganan corona antar kabupaten kota dengan provinsi secara terpadu sangat diperlukan. “Tentunya dalam penanganan corona diperlukan biaya besar pihak rumah sakit meski saat ini rumah sakit milik Pemprov berstatus BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Inilah yang kami dukung jika diperlukan penambahan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa dalam penanganan corona mengingat penanganan Virus Corona itu termasuk bencana Non alam sehingga bisa menggunakan Dana ON CALL,” terangnya.
Meski demikian, sambung Kodrat, pihaknya mensyaratkan jika anggaran ditambah, maka tidak membentur aturan yang berlaku. [geh]
