Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Suban Wahyudiono
DPRD Jatim, Bhirawa
Musim kemarau sudah dimulai. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim harus bersiap menghadapi bencana kekeringan yang kerap terjadi di beberapa daerah sebelum puncak kemarau yang diperkirakan akan tiba pada Agustus 2019.
DPRD Jatim pun meminta BPBD untuk segera membuat rancangan anggaran dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).
“Nanti pada saat pembahasan P-APBD ini jauh-jauh hari sudah dialokasikan. Jangan tiap tahun kekeringan secara terus menerus,” terang Ketua Komisi E DPRD Jatim Hartoyo, Selasa (25/6).
Politisi asal Partai Demokrat ini juga meminta BPBD Jatim segera memetakan wilayah mana saja yang terdampak kekeringan dan harus tanggap ditangani.
“Jangan setiap tahun kekeringan secara terus menerus. Mulai sekarang BPBD itu membuat suatu rancangan anggaran agar setiap tahun tidak masalah itu-itu saja. Di samping itu juga harus ada solusinya,” tegasnya.
6 Ribu Liter Air Bersih Per Hari
Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Suban Wahyudiono mengatakan, satu bulan lalu pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota untuk memetakan daerah dan Desa-desa yang rawan bencana kekeringan. Sehingga BPBD bisa mendistribusikan pemenuhan air bersih di daerah maupun Desa-desa yang berpotensi kekeringan.
“Pemprov Jatim bersama BPBD Kabupaten/Kota, setiap harinya mengirim tangki berisi 6.000 liter air bersih di daerah maupun Desa yang membutuhkan pemenuhan air bersih. Tandon-tandon berisi air bersih juga kami siapkan terhadap Desa-desa yang rawan akan potensi kekeringan,” kata Suban Wahyudiono kepada Bhirawa, Selasa (25/6).
Masih kata Suban, dari 38 Kabupaten/Kota di Jatim, sebanyak 24 Kabupaten, 180 Kecamatan dan 566 Desa berpotensi rawan kekeringan. Bahkan dari 566 Desa dipetakan lagi, yakni 199 Desa tidak ada potensi air, artinya tidak ada persediaan air dan sumber air juga tidak ada. Sementara di 367 Desa masih ada potensi airnya.
Suban membeberkan, dari 566 Desa itu daerah atau Desa yang paling banyak berpotensi yaitu 67 Desa di Kabupaten Sampang. Sementara di Tuban ada 55 Desa, dan Ngawi, Pacitan, Lamongan ada 45 Desa.
Kalau dipetakan setiap Bakorwil, lanjut Suban, Bakorwil Madiun ada 42 Kecamatan dan 138 Desa yang terimbas. Bakorwil Bojonegoro ada 51 Kecamatan dan 164 Desa.
Sedangan di Bakorwil Malang ada 19 Kecamatan dan 47 Desa yang terimbas. Selanjutnya Bakorwil Pamekasan ada 40 Kecamatan dan 56 Desa. Disusul Bakorwil Jember ada 28 Kecamatan dan 61 Desa terimbas.
“Pemprov Jatim mengimbau kepada Bupati dan Wali Kota agar siap siaga pada musim kemarau 2019 ini. Berdasarkan surat dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) perihal prakiraan cuaca, bahwa pada Juni ini sudah masuk musim kemarau. Dan puncaknya (kemarau) pada Agustus mendatang,” tegasnya.
Suban menambahkan, perihal potensi kekeringan ini Gubernur Jatim mengkoordinasikan bersama instansi terkait. Mulai dari lima Bakorwil, yaitu Bakorwil Jember, Bakorwil Malang, Bakorwil Madiun, Bakorwil Bojonegoro dan Bakorwil Madura.
“Intinya, BPBD bersama Dinas Kesehatan, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, Dinas Pertanian dan Kehutanan, bersatu untuk bersama-sama bagaimana caranya mengantisipasi musim kemarau ini dengan segala persiapan,” pungkasnya. [geh,bed]
