DPRD Jatim Desak Pemerintah Pusat Perhatikan Nasib Petani Garam

DPRD Jatim, Bhirawa
Komisi B DPRD Jawa Timur berharap agar pemerintah pusat memberikan bantuan kesejahteraan kepada petani garam, sehingga kualitas garam petani bisa meningkat.
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Zainul Lutfi mengatakan dengan peningkatan kualitas garam, tentunya garam lokal bisa dibeli oleh perusahaan, dan petani garam tidak lagi menumpuk. Dengan dalih kurangnya mutu dan standarisasi garam produksi lokal di daerah-daerah penghasil garam yang akhirnya tidak terserap.
“Padahal, apabila dilakukan pembaruan teknologi dan standarisasi garam lokal agar sesuai dengan permintaan industri, maka stok garam lokal masih berlimpah memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri,” ujarnya.
Politisi asal Fraksi PAN ini menjelaskan bahwa pihaknya berharap ke depan pemerintah memperhatikan kesejahteraan petani garam di Indonesia. “Kami juga minta pemerintah juga stop garam impor, karena membuat hasil garam petani lokal di kesampingkan,” paparnya.
Zainul Lutfi berharap juga pemerintah menunjang teknologi dan memberikan pelatihan kepada petani garam. Agar supaya kualitas garam lokal meningkat. Tak hanya itu, Lutfi meminta kepada pemerintah juga menetapkan HPP (harga penjualan pokok) garam guna menjaga stabilitas harga garam.
Sementara, Kepala Disperindag Jatim, Drajat Irawan mengakui beberapa upaya telah dilakukan untuk menormalkan harga garam. “Sebelumnya sudah difasilitasi Polda Jatim pada 3 Juli 2019 kemarin, yakni dengan menggelar pertemuan antara petani dan pabrikan. Inti dari pertemuan itu bagaimana caranya agar garam petani bisa masuk ke pabrik,” kata Drajat.
Drajat menambahkan, tidak terserapnya garam terkait masalah klasik. Belum terpenuhinya kualitas sesuai permintaan pelaku industri. Karena itu pengusaha meminta kepada petani agar meningkatkan kualitas garam. Tujuannya agar produksi mereka bisa masuk industri. “Pengusaha garam meminta agar sesuai spek (spesifikasi) yang diinginkan. Baik dari sisi kalsium, magnesium maupun kadar garamnya. Dan itu sudah disepakati di Polda awal bulan ini,” ungkapnya.
Stok garam di Jawa Timur sisa panen tahun 2018 lalu masih 900 ton. Jumlah itu bertambah mengingat Agustus akan masuk masa panen garam yang diperkirakan menambah pasokan seribu ton garam.
Pihaknya mengaku saat ini tengah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menghentikan sementara impor garam. Dengan begitu diharapkan dapat menaikkan harga garam petani lokal di Jatim. “Padahal ketika kita cek ke pabrik harga bagus. Karena saat ini harga jatuh di tengkulak,” pungkasnya. (geh)