Rapat evaluasi dan monitoring PPDB DPRD Provinsi Jatim dan Cabdin Pendidikan Wilayah Kediri.
Kota Kediri, Bhirawa
Komisi E DPRD Provinsi Jatim melakukan evaluasi PPDB sistem online di Cabang Pendidikan Wilayah Kediri. Dalam rapat evaluasi ini Komisi E menerima beberapa permasalahan terkait PPDB dengan sistem zonasi ini.
Tidak hanya itu, dalam rapat evaluasi juga membahas, diantaranya terkait Bantuan Penunjang Operasional Pendidikan (BPOP) / SPP yang hingga saat ini belum terealisasi. Selain itu juga banyak guru ASN yang sudah mulai banyak masuk purna tugas.
Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jatim Hartoyo mengatakan, dalam sistem zonasi ini ada beberapa permasalahan, dalam sistem ini dimaksud agar peningkatan mutu pendidikan bukan pemerataan sekolah.
“Untuk itu beberapa waktu lalu beberapa rektor dipanggil presiden untuk menjadikan format sistem zonasi ini jadi lebih baik,” kata Hartoyo. Lebih lanjut Hartoyo mengatakan untuk SPP yang dihandle pemerintah provinsi hingga saat ini belum bisa disalurkan ke sekolah meskipun tahun ajaran sudah berjalan, karena masih dalam proses pembahasan P-APBD,
“Sebenarnya 2018 sudah dianggarkan, 2019 mengikuti Nawa Bhakti Gubernur Khofifah, dan mungkin September sudah bisa disalurkan, karena ini masih proses pembahsan di PAK,” kata Hartoyo.
Sementara terkait GTT dan PTT Hartoyo mengatakan jika saat pihaknya akan meminta dan menawarkan ke Gubernur untuk mengeluarkan diskresi tentang pengangkatan GTT dan PTT, hal ini mengingat banyaknya Guru dari ASN yang purna tugas.
Sementara itu Kepala Cabdin pendidikan wilayah kediri Sumiarso mengungkapkan ada beberapa kelemahan yang harus diperbaiki kedepan dalam sistim zonasi, karena beberapa anak yang berprestasi justru tidak dapat mendapatkan sekolah yang diinginkan.
“Semoga setelah pertemuan dengan bapak DPR ini sudah mulai dipetakan jauh -jauh hari, sehingga anak anak yang memiliki prestasi bisa mendapatkan sekolah yang diinginkan, tentunya sarana dan prasarana harus dilengkapi dengan pemetakan tersebut” kata Sumiarso. Lebih lanjut terkait SPP yang hingga saat ini belum tersalurkan harus dijelaskan pada masyarakat, jika saat ini masih proses pembahasan di DPRD, namun masyarakat tidak perlu khawati karena masih ada dana BOS ,
“Dan ini kepala sekolah harus pandai pandai mengolahnya , dan terkait sumbangan saya memiliki prinsip dan saya instruksikan agar sekolah melindungi bagi wali siswa yang kurang mampu, kalau perlu dibebaskan, dan bagi yang kaya ayo didorong untuk berinvestasi,” terangnya. Dia menambahkan terkait banyaknya Guru ASN yang pensiun, melalui DPR dia berharap pemerintah pusat bisa memenuhi rekrutmen , karena saat ini secara aturan tidak diizinkan mengangkat GTT. [van]
