Foto Ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
DPRD Jawa Timur meminta dan berharap kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim segera mengecek kembali alat deteksi tsunami yang ada di pesisir Jatim. Dikhawatirkan, alat yang dipasang beberapa tahun lalu tersebut rusak, sehingga ketika terjadi bencana tsunami menimbulkan banyak korban jiwa.
“Saya kira tidak bisa diremehkan alat tersebut. Saya takut alat-alat itu tidak bisa berfungsi maksimal. Early Warning Sistem (EWS) apakah masih berfungsi. Jangan-jangan ketika terjadi tsunami tidak berfungsi,” kata Wakil Ketua komisi E DPRD Jatim Suli Daim ditemui usai rapat paripurna di DPRD Jatim, Rabu (26/12).
Politisi asal Fraksi PAN Jatim ini juga, menyayangkan tidak adanya laporan mengenai jumlah alat pendeteksi tsunami yang masih terpasang. Pasalnya, kondisi pantai di pesisir selatan Jatim sangat rawan. Ketika terjadi bencana, masyarakat pesisir dikhawatirkan tidak mendapatkan peringatan dini sehingga jumlah korban jiwa yang jatuh banyak.
“Kalau tidak ada upaya dan tindakan cepat, melakukan pemetaan maka apakah alat itu tidak berfungsi ataupun hilang. Saya sampai sekarang belum dapat laporan itu berapa titik yang dipasang deteksi dini,”ujarnya.
Ia menambahkan, alat pendeteksi tsunami yang dipasang di pesisir Jatim adalah bantuan dari pemerintah pusat. Pemprov Jatim memang berkewajiban untuk melakukan kontrol dan mengecek kondisi di lapangan.
“Ini menyangkut tugas dan kewajiban BPBD. Meski itu bantuan dari pusat tetapi tugas BPBD memantau dan dilaporkan. Sampai sekarang sudah seharusnya dilaporkan sehingga masyarakat bisa memantau dan meminimalisir korban,” paparnya.
Suli juga, mengusulkan kepada Pemprov Jatim untuk membangun shelter tsunami di beberapa wilayah pesisir seperti Pacitan, Tulungaung, Blitar, Malang, Jember dan Banyuwangi. [geh]
