DPRD Jatim Imbau Pemprov Waspadai Tahun Politik 2018

DPRD Jatim, Bhirawa
Ditetapkannya 2018 sebagai tahun politik ternyata membuat sebagian fraksi di DPRD Jatim mewanti-wanti Pemprov Jatim agar dalam menjalankan program kerakyatannya lebih selektif. Ini karena APBD Jatim yang baru disahkan per 10 November 2017 nilainya cukup besar, mencapai Rp 30, 762 triliun.
Wakil Ketua DPRD Jatim Tjujuk Soenarjo misalnya meminta semua organisasi aparat daerah di lingkup Pemprov Jatim agar berhati-hati dalam membuat program. Jangan sampai program yang dimilikinya ditumpangi kepentingan politik.
” Namanya tahun politik, sehingga kami yang ada di dewan yang memiliki sifat kontroling meminta seluruh OPD di Pemprov Jatim agar berhati-hati dalam membuat program. Jangan sampai kepentingan politik dan agenda politik menumpangi program yang dimiliki mereka. Ini sangat berbahaya,”tegasnya, Minggu (12/11).
Namun terlepas dari itu semua, pihaknya optimistis anggaran dalam pelaksanaannya sesuai dengan rel yang ada. Jadi kemungkinan adanya penyelewengan sangat minim.
Hal yang lain disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Noer Sutjipto. Dia mengingatkan bahwa semua pihak perlu mewaspadai melemahnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan mulai menguatnya dollar Amerika Serikat. Yang perlu diperhatikan lainnya adalah penurunan daya beli masyarakat. Perlambatan seperti pada dunia otomotif, ritel dan properti akan terus berlanjut hingga 2020.
Noer Sutjipto mengingatkan Pemprov Jatim lebih mencermati APBD 2018. Mengingat banyaknya pilkada yang dilaksanakan pada tahun depan sehingga kondusifitas dan stabilitas agak sedikit terganggu. “Untuk itu kinerja anggaran pemprov agar berjalan semestinya sesuai dengan apa yang telah kita sepakati bersama, dan netral tidak menganggu situasi serta kondisi politik,” tuturnya.
Seperti diketahui, DPRD Jatim bersama dengan Pemprov Jatim akhirnya menggedok APBD Jatim 2018. Dengan rincian pendapatan sebesar Rp 29,24 triliun dan belanja Rp 30,762 triliun. Kendati demikian, legislatif tetap memberikan masukan yang bisa menjadi bekal pemprov tahun depan dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan. [cty]