Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Anggota Komisi B DPRD Jatim menghimbau agar Dinas Pertanian segera bersinergi dengan BPBD Jatim. Artinya meski Jatim dilanda kekeringan, namun Pemprov Jatim diminta untuk tidak impor bahan pangan.
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Pranaya Yudha menegaskan di Jatim ada 200 desa yang terancam kekeringan. Untuk itu sinergi antara Dinas Pertanian dan BPPD dibutuhkan. Dengan begitu Dinas Pertanian akan melakukan antisipasi wilayah mana saja yang dilanda kekeringan.
Dicontohkanya keterlambatan gagal panen tentunya akan berdampak negatif pada surplus pangan di Jatim. “Jangan sampai ada impor komoditas pangan lagi di Jatim dengan dalih kekeringan,”sambung politisi asal Partai Golkar, Selasa (12/9).
Diungkapkan oleh Pranaya Yudha selain itu, pihaknya berharap Pemprov melibatkan perusahaan-perusahaan industri yang menggunakan komoditas pangan sebagai bahan bakunya untuk memberikan bantuan air ke sejumlah lahan pangan sebagai bentuk kepedulian sosial.
“Semua harus ingat kalau posisi Jatim ini sebagai penyangga pangan nasional yang tentunya industri yang berbasis di Jatim juga harus ikut peduli,”terangnya.
Lalu Pranaya memberikan contoh perusahaan-perusahaan tersebut untuk memberikan CSR nya antara lain bantuan bisa berupa pembuatan embung, geomembran, pompaair atau bantuan air bersih untuk petani di desa.
Senada juga ditegaskan Anggota Komisi B DPRD Jatim, Agus Maimun. Menurut politisi asal PAN ini jika pembangunan waduk/embung memang sangat dibutuhkan khususnya disejumlah wilayah yang rentan mengalami kekeringan. Sesuai data yang ada, terdapat 442 desa yang tersebar di 27 kab yang mengalami kekeringan yang harus mendapat perhatian.
“Fungsi waduk atau embung diantaranya untuk menampung air saat musin hujan dan menjadi distribusi air saat kekeringan. Karenanya, pemkab/pemkot harus terus berupaya membangun waduk atau embung untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat di 27 kab/kota yang mengalami kekeringan,”tegasnya.
Sekedar diketahui, bulan September ini merupakan puncak musim kemarau. Terdapat 442 desa di 27 kabupaten yang mengalami kekeringan. Dari jumlah tersebut, 201 desa diantaranya harus dipasok air bersih. Ini karena di wilayah tersebut tidak bisa dilakukan pengeboran sumur dan pipanisasi air bersih. Wilayahnya juga sangat terpencil. [cty]
