DPRD Jatim Meminta Jangan Anaktirikan Sekolah Madrasah

Anggota DPRD Jatim, Hj Wara Sundary Renny Paramana, saat mendengar keluhan masyarakat saat reses I tahun 2021 di Desa Karang Tengah, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri.

DPRD Jatim, Bhirawa
Keberadaan Madrasah harus mendapat perhatian khusus. Pasalnya, madarasah sebagai lembaga pendidikan terkesan masih dianaktirikan. Perhatian pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap Madrasah yang masih rendah, sehingga anggota DPRD Jatim berharap kedepannnya sekolah Madrasah juga mendapat perhatian yang sama dengan sekolah umum.
Hal ini ditegaskan anggota DPRD Jatim, Hj Wara Sundary Renny Paramana, setelah mendengar keluhan masyarakat khususnya Pengelola Madrasah, saat reses I tahun 2021 di Desa Karang Tengah, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Rabu (3/3) malam.
Dalam reses yang berlangsung dengan penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) ketat, Husni salah satu warga mengungkapkan, kini kondisi madrasah yang dikelolahnya membutuhkan bantuan khususnya bantuan fisik dari pemeritah. Hingga kini menurut Husni, belum ada bantuan yang dirasakan terhadap madarasahnya. Padahal banyak anak-anak yang belajar di tempatnya.
“Bagaimana ini bu, saya sudah berusaha meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten. Tapi sampai sekarang tidak ada kelanjutannya. Padahal kami sangat membutuhkan bantuan itu untuk perbaikan Madrasah kami,” ujarnya kepada Wara Sundary Renny Paramana.
Menurut Bunda Renny saapan akrab Wara Sundary Renny Paramana, persoalan yang disampaikan warga Karang Tengah merupakan salah satu contoh masih minimnya bantuan yang diberikan pemerintah kepada lembaga sekolah seperti madrasah. Kedepan, persoalan ini diharapkan tidak terjadi lagi.
“Lembaga pendidikan seperti madrasah harus mendapatkan perilaku yang sama dengan lembaga pendidikan lainnya yang selama ini mendapatkan bantuan dari pemerintah Pusat, Propinsi dan Kota/Kabupaten. Untuk kasus yang ada di sini untuk sementara saya akan berikan bantuan pribadi saya untuk mereka. Tadi sudah koordinasi dengan pak kadesnya agar segera dihitung kebutuhannnya,” ucapnya.
Kedepan kata Renny, mengiringi pembahasan Perda tentang Pesantren yang salah satunya terkait lembaga pendidikan seperti madarsah, maka perlu dipikirkan perlunya intervensi pemerintah propinsi dan Kota Kabupaten untuk memberikan bantuan kepada mereka. Bantuam seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang selama ini dinikmati lembaga formal SD, SMP dan SMA kedepan harus bisa dialokasikan untuk Madrasah.
“Bagiamanapun madrasah juga lembaga pendidikan yang mencetak dan membentuk ahlak generasi bangsa. Sehingga layak untuk juga mendapatkan bantuan. Sebagai perwakilan mereka, saya juga akan meminta teman teman Pansus Raperda Pesantren untuk serius memperjuangkan nasib madarasah,” lanjutnya.
Sementara itu, dalam reses yang berlangsung dengan kehadiran tokoh tokoh masyarakat, pemuda dan perempuan serta para petani, persoalan kesulitan pupuk juga menjadi hal yang dikeluhkan masyarakat.
Renny juga Ketua Komisi E DPRD Jatim ini berjanji akan meminta pemerintah Kabupaten Kediri, khususnya Bupati terpilih yang baru saja di lantik untuk memperhatikan persoalan ini, serta mencari solusi terbaik untuk petani.
“Kita mempunyai bupati baru. Kalian kemarin juga memilihnya. Saya akan menyampaikan hal ini agar segera ditangani. Saya berharap khusus di Kediri tidak ada petani yang mengalami kesulitan akan pupuk. Saya akan minta itu pada Bupati nanti,” pungkas wanita yang juga bude dari Bupati Kediri terpilih, Mas Dhito. [geh]

Tags: