DPRD Jatim Minta Berdayakan Eks TKI

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

DPRD Jatim, Bhirawa
Serbuan tenaga asing  yang masuk ke Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 2015 ini perlu diwaspadai. Karenanya, kalau ini dibiarkan maka jumlah pengangguran di Indonesia, di Jatim khususnya akan semakin bertambah. Untu itu perlu kiranya pemerintah memberikan perlindungan dan perhatian kepada pata Tenaga Kerja Indonesia (TKI), khususnya setelah para pahlawan devisa itu balik ke tanah air.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, M Eksan mengaku selama ini eks TKI yang pulang ke Indonesia hidupnya sangat mengenaskan. Mengingat hasil jerih payah bekerja di negeri rantau hanya digunakan untuk konsumtif saja. Apalagi mereka ini rata-rata tidak memiliki keahlian. Dan ini harus menjadi perhatian pemerintah dalam menghadapi MEA 2015 ini.
“Selama ini pemerintah hanya berkutat pada wilayah penempatan dan perlindungan TKI. Namun setelah mereka pulang dibiarkan begitu saja sehingga menambah jumlah pengangguran. Karena itu dalam menghadapi MEA ini, pemerintah harus memprioritaskan mereka ini dengan memberikan beberapa keahlian,” ujar politisi asal Partai NasDem, Minggu (18/1).
Padahal berdasarkan data Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur, TKI asal Jawa Timur yang bekerja di berbagai negera setiap tahunnya mengirim uang lebih dari Rp100 triliun. “Jumlah itu jauh lebih besar dari ABPD Jawa Timur, tapi faktanya kantong-kantong TKI di Jatim itu masyarakatnya masih banyak yang hidup miskin,” beber politisi asli Jember ini.
Karena itu, lanjut Eksan pemerintah perlu memberdayakan SDM para TKI agar keluarga mereka bisa mandiri secara ekonomi dan ketika para TKI balik ke tanah air, ekonomi keluarganya sudah mapan. “Jika TKI tidak diberdayakan, maka pola pikirnya akan tetap konsumtif. Pulang dari rantau membawa uang banyak, bila habis balik lagi ke negeri rantau,” dalihnya
Ditambahkan Eksan, perubahan cara berpikir bagi TKI itu mutlak harus dilakukan agar mereka yang berangkat menjadi TKI niatnya adalah mencari modal, supaya ketika pulang bisa membawa uang untuk dijadikan modal usaha sehingga mereka tak perlu lagi balik menjadi perantau.
Senada, Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Agung Mulyno juga berharap adanya sertifikat pengalaman kerja bagi para TKI yang pernah bekerja di luar negeri. Tujuannya, supaya ketika mereka balik ke tanah air bisa menjadi modal untuk mencari pekerjaan sesuai bidang keahliannya di Indonesia. “Pemerintah harus bisa menfasilitasi, jangan hanya mengurus penempatan dan perlindungan TKI saja,” harap politisi asal Partai Demokrat
Diakui Agung, banyak TKI yang profesional tapi keahliannya tak diakui di negeri sendiri, sehingga mereka lebih memilih bekerja di luar negeri. “Menghadapi MEA, pemerintah harusnya mengutamakan tenaga kerja dalam negeri dari pada tenaga kerja asing. Karena itu tenaga kerja asing juga perlu dibatasi dengan adanya standarisasi profesi dari pemerintah,” pungkasnya. [cty]

Rate this article!
Tags: