DPRD Jatim Minta Detail Plan Infrastruktur Jalan Bojonegoro-Tuban

Komisi D DPRD Jatim dalam kunjungan kerja di Kantor Cabang Pembantu UPT PU Binamarga Bojonegoro di Tuban, Jumat (7/2) kemarin.

DPRD Jatim, Bhirawa
Komisi D DPRD Jatim mendesak Dinas PU Binamarga Provinsi Jatim segera membuat detail plan untuk perbaikan infrastruktur jalan di Bojonegoro-Tuban.
Desakan ini dilakukan menyusul implementasi Perpres 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur di kawasan Gerbang Kertosusila.
Anggota Komisi D DPRD Jatim—Surawi mengatakan, di dalam Perpres tersebut, ada banyak proyek pembangunan infrastruktur. Di antaranya adalah pembangunan jalan tol dari Lamongan hingga Tuban dan Bojonegoro. Karena itu, perlu infrastruktur memadai untuk mendukungnya.
“Nah, jalan tol itu tidak akan berjalan efektif kalau tidak ada supporting infrasteuktur di wilayah sekitar. Salah satunya jalan milik provinsi di Bojonegoro-Tuban. Maka, perlu segera dibuat detail plan-nya. Terutama untuk proyek yang didanai APBD,” kata Surawi saat kunjungan kerja di Kantor Cabang Pembantu UPT Binamarga Bojonegoro, Jumat (7/2) kemarin.
Surawi menjelaskan, saat ini, infrastruktur jalan di wilayah Bojonegoro-Tuban, masih banyak persoalan. Selain kualitas jalan yang kurang bagus, beberapa akses juga cukup sempit dan rusak.
“Akses jalan di Bojonegoro menuju Nganjuk. Di Dusun Sumber, Desa Pesugihan. Karena terkena banjir bandang, kondisinya memprihatinkan,” kata politisi Partai Demokrat ini.
“Maka saran saya, (untuk jalan rusak di Bojonegiro) didesain permanen sampai Nganjuk. Lainnya, segera dibuat detail plan-nya untuk (mendukung) Perpres 80. Sebab ini menjadi prioritas,” ujarnya.
Anggota Komisi D Khozanah Hidayati menambahkan, selain perbaikan jalan, dia juga berharap agar jalan sepanjang 5 km di ruas Soko-Ponco (Bojonegoro-Tuban) dialihkan menjadi milik Provinsi Jatim. Sebab, sampai saat ini ruas jalan itu masih menjadi kewenangan Kabupaten Tuban.
“Jalan Bojonegoro-Tuban itu ada 30 km. Tetapi, masih ada 5 km yang milik kabupaten, sehingga provinsi tidak bisa intervensi. Padahal, kondisinya sudah memprihatinkan. Nah, kalau yang 5 km itu bisa diambilalih tentu akan bagus. Mestinya provinsi yang harus memulai, ” ujar politisi PKB ini.
Khozanah juga berharap, alokasi anggaran Rp41 miliar untuk UPT Binamarga Bojonegoro di tahun 2020 bisa dimaksimalkan. Harapannya, di tahun anggaran 2021 mendatang anggaran bisa ditambah, terutama untuk menunjang impelementasi Perpres 80/2019).
Kepala Kantor Cabang Pembantu UPT Binamarga Bojonegoro, Agung Teguh, menyambut baik masukan komisi D DPRD Jatim tersebut. Pihaknya berjanji untuk segera menyusun detail plan perbaikan infratsruktur jalan Bojonegoro-Tuban, termasuk memaksimalkan alokasi Rp41 miliar di tahun ini.n [geh]

Tags: