Foto Ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Provinsi Jatim memiliki puluhan pulau berpenghuni yang berada di wilayah Kabupaten Sumenep. Ironisnya, wilayah kepulauan itu jarang tersentuh pembangunan akibat kemampuan daerahnya yang terbatas. Sehingga kondisi sarana dan prasarana wilayah kepulauan itu kurang memadai.
Keterbatasan Pemkab Sumenep itu membuat Komisi III DPRD setempat nekad untuk meminta bantuan DPRD Jatim dalam memperjuangkan aspirasi dan keluhan masyarakat kepulauan. Khususya menyangkut sarana dan prasarana infrastuktur kepelabuhanan.
“Memang teman-teman dari Komisi III DPRD Kabupaten Sumenep berkunjung ke DPRD Jatim untuk memperjuangkan aspirasi dan keluhan masyarakat terkait infrastruktur khususnya menyangkut kepelabuhanan,” ujar Aliyadi Mustofa anggota Komisi D DPRD Jatim pasca menerima rombongan Komisi III DPRD Kabupaten Sumenep di ruang Banmus DPRD Jatim.
Menurut politisi asal Fraksi PKB, di Kabupaten Sumenep banyak memiliki pulau-pulau yang berpenduduk. Namun infrastruktur dermaga yang ada masih jauh dari harapan masyarakat sehingga perlu menjadi atensi Pemprov Jatim supaya bisa memberikan bantuan keuangan untuk pembangunan pelabuhan rakyat yang lebih memadai di pulau-pulau yang berpenghuni. “Di Kabupaten Sumenep, pulau yang berpenghuni itu ada sekitar 38 pulau. Bahkan letaknya ada yang 1 hari perjalanan laut dari Kota Sumenep,” beber Aliyadi Mustofa.
Di jelaskan Aliyadi, tahun ini memang ada bantuan keuangan dari Pemprov Jatim kepada Kabupaten Sumenep sekitar Rp 60 miliar untuk pembagunan dermaga di Dungkek dan Pulau Gili Hyang. “Kedua daerah tersebut menjadi prioritas karena di Pulau Gili Hyang itu memiliki kadar oksigen terbaik kedua di dunia sehingga potensial menjadi daerah wisata,” jelasnya.
Ia berharap di setiap kecamatan di daerah kepulauan wilayah Kabupaten Sumenep paling tidak memiliki dermaga yang memadai seperti di Pulau Arjasa, Pulau Sapudi dan lainya. “Saya berharap yang diutamakan itu pelabuhan yang menjadi akses utama menuju kecamatan,” pungkas politisi asli Sampang Madura. [geh]
