Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Anggota DPRD Jatim Husnul Aqib meminta Pemprov Jatim bisa melakukan penyerapan anggaran maksimal sebelum tutup tahun. Dengan begitu diharapkan percepatan ekonomi bisa dilakukan di Jatim. Namun ia juga menghimbau agar penyerapan itu tidak dikebut saat akhir tahun.
“Saya berharap, Pemprov segera menginstruksikan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang belum maksimal penyerapan anggarannya,” ujar Aqib, Senin (18/9).
Terlebih pada OPD yang bersingungan langsung dengan masyarakat. Dia meminta plot anggaran dapat dimaksimalkan dengan baik.
Diantara OPD yang dimaksud adalah, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perikinan serta beberapa dinas lainnya.
Dirinya menghimbau agar semuanya memaksimalkan anggaran. Sehingga tidak di akhir tahun semua OPD berlomba-lomba menghabiskan anggaran. Ini guna menghindari penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran.
“Semua anggaran bisa dimaksimalkan secara baik. Jadi tidak dikebut saat akhir tahun. Program seperti pertanian, perbaikan jalan, bantuan kepada masyarakat, yang seharusnya segera bisa dicairkan. Diharapkan secepat mungkin cair,” bebernya.
Terpisah, Anggota Komisi A DPRD Jatim, Miftahul Ulum mengatakan hingga pertengahan tahun masih ada 31 OPD yang serapan anggarannya 50 persen. Data yang berasil diperoleh, Badan Kepegawaian Daerah serapannya 38,04 persen, Dinas Kelautan dan Perikanan hanya 37,63 persen, RS Mata Masyarakat Surabaya 36,33 persen, Dinas Lingkungan Hidup serapannya 35,20 persen, Biro Pembangunan 32,32 persen, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 29,43 persen, Dinas PU Bina Marga serapannya 29,36 persen dan RSY Karsa Husada Batu serapannya 22,85 persen.
Kemudian RSU dr Soedono Madiun serapannya 43,42 persen, Bakorwil Malang serapannya 43,08 persen, Bakorwil Jember serapannya 43,07 persen dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 42,92 persen. Lantas Dinas Perhubungan serapannya 41,79 persen dan Dinas Perkebunan 40,74 persen.
“Rata-rata anggaran dilakukan pada belanja tidak langsung. Sebagian lagi belanja langsung.
Untuk belanja langsung masih banyak program yang dikerjakan pihak ketiga yang masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan,” ujar Sekertaris Daerah Provinsi Jatim Achmad Sukardi, belum lama ini.
Ada juga, lanjutnya, beberapa OPD masih ada yang terkendala kegitan penyusunan perencanaan dan pekerjaan fisiknya dilaksanakan pada tahun angaran yang sama. Ini sangat berpengaruh pada proses pengadaan pengerjaan fisik yang mundur menunggu selesainya proses penyusunan perencanaan. [cty]
