DPRD Jatim Minta Stok Pangan Aman Hingga Akhir Tahun

Surabaya, Bhirawa
Pangan dinilai menjadi persoalan sangat strategis di tengah pandemi covid-19. Ketersediaan stok pangan menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2020.

Hal ini disampaikan jajaran Anggota Komisi B DPRD Jatim saat rapat kerja dengan Satgas Pangan terkait stabilitas harga, tata niaga dan ketersediaan pangan di Jatim di masa pandemi Covid-19 di Candrawilwatikta, Pandaan, Pasuran, Selasa (14/7) kemarin.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, dr Agung Mulyono mengatakan bahwa di masa pandemi Covid-19 ini ketersediaan pangan hingga akhir tahun harus terpenuhi. “Kami mengimbau Kepala Dinas Pertanian fokus pada ketersediaan pangan hingga akhir tahun,” pinta Politisi Partai Demokrat ini.

Menurutnya, ada beberapa sektor yang rentan terdampak pagebluk, di antaranya sektor pekerjaan karena banyaknya pengangguran akibat berhentinya kegiatan ekonomi, sektor ketersediaan pangan, dan sektor ketahanan kesehatan.

Ketika ketiga sektor itu tidak bisa dikelola dengan baik, kata dr Agung, akan berpengaruh pada ketahanan pangan dan kedaulatan negara secara keseluruhan.

“Karena itu semua elemen perlu bekerjasama secara serius melawan ancaman pandemi agar ketahanan pangan tetap terjaga,” ungkapnya.

Disamping itu, ketaatan protokol kesehatan sangat penting untuk tetap diterapkan. Hal ini mengingat penerapan new normal telah dipersiapkan. “Jadi, ketaatan protokol kesehatan sangat perlu dilakukan oleh semua masyarakat,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, kata dr Agung, ketahanan pangan bisa menjadi masalah yang sangat urgent di era saat pandemi Covid-19. Seperti diketahui, kata dia, pandemi Covid-19 ini menyerang sedikitnya 125 negara termasuk Indonesia. Ketika pandemi itu berakhir, negara-negara yang terdampak itu akan fokus atau mengutamakan ketahanan pangan mereka sendiri.

“Nah, di Jatim juga harus memikirkan itu juga,” imbuhnya. Pada kesempatan sama, Wakil ketua Komisi B DPRD Jatim Amar Saifuddin juga meminta penjelasan dan kepastian akan ketersediaan stok pangan di Jatim.

“Alhamdulillah, Jatim dijamin stok pangan bisa tercukupi,” katanya. Amar yang juga Politisi asal Fraksi PAN ini juga meminta kepada Satgas Pangan Jatim untuk meningkatkan kinerjanya dalam hal pengawasan dan penindakan kepada pelaku usaha. Baik perseorangan maupun badan usaha yang memainkan harga atau melakukan penimbunan bahan makanan pokok yang ada di Jatim.

“Karena selama ini, Komisi B memandang kinerja satgas pangan belum optimal, karena masih ditemukan dilapangkan adanya tindakan penimbunan bahan makanan pokok (gula) di Jatim,” terangnya.

“Komisi B juga menemukan adanya beras impor masuk ke Jatim, dimana import dilakukan oleh Divre Bulog Jatim,” tambahnya. Komisi B, lanjut Amar, meminta Satgas Pangan Jatim untuk lebih meningkatkan pengawasan dan penindakan.

“Jika ditemukan adanya pelanggaran hukum terkait distribusi bahan makanan pokok yang terjadi di Jatim,” tegasnya. Rapat kerja ini pun dihadiri Satgas Pangan dan OPD terkait seperti Dinas Pertanian Jatim, Dinas Perkebunan Jatim, Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim, Disperindag Jatim, Dinas Peternakan Jatim. Selain itu juga Polda Jatim, PT JGU dan Bulog Jatim. [geh]

Tags: