Anggota DPRD Jatim, Hartoyo.
Anggota DPRD Jatim, Hartoyo mengatakan Pemprov hingga Pemkab dan Pemkot kurang melakukan sosialisasi terhadap penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Buktinya, terjadi kemacetan luar biasa pada awal diberlakukan PSBB di Bundara Waru.
Dikatakan Hartoyo, pada prinsipnya dirinya mendukung adanya PSBB tersebut mengingat pemberlakuannya merupakan upaya dari pemerintah untuk memutus mata rantai pandemi Covid-19.
“Saya kira tidak semua wilayah di Surabaya Raya khususnya di Surabaya diberlakukan PSBB. Hanya wilayah-wilayah saja yang masuk zona merah di Surabaya diberlakukan,” ungkap politisi asal Partai Demokrat saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (29/4).
Hartoyo mengatakan dengan diberlakukan PSBB tersebut, diharapkan masyarakat mematuhi imbauan pemerintah dalam memutus pandemi Covid-19.
“Sekarang saja sudah banyak untuk masyarakat menggunakan masker dan cuci tangan di beberapa tempat strategis di Surabaya. Ini membuktikan bahwa masyarakat sadar akan ancaman pandemi Covid-19,” jelasnya.
Namun sayangnya, kata Hartoyo, pada awal pemberlakuan PSBB ternyata kemacetan luar biasa di pintu akses masuk ke Surabaya. “Masyarakat masih belum tahu kapan diberlakukannya PSBB tersebut. Masyarakat yang berasal dari luar kota Surabaya dan memiliki kepentingan publik banyak menuju ke Surabaya. Sehingga ada antrean luar biasa dipintu masuk,” sambungnya.
Seharusnya, sambung Hartoyo, Pemprov Jatim sebelum diberlakukannya PSBB tersebut melakukan sosialisasi terlebih dahulu agar masyarakat siap ketika hal tersebut diberlakukan di Surabaya.
“Waktu sosialisasi hanya tiga hari saya kira tidak cukup. Perlu jauh-jauh hari dibuka dipublik seperti apa itu PSBB. Jangan tiba-tiba memberlakukannya sehingga tanpa ada sosialisasi sama sekali,” jelasnya.
Kurangnya sosialisasi tersebut, lanjut Hartoyo, dibuktikan ketika pertama PSBB diberlakukan, jumlah pasien positif covid-19 tidak menunjukkan adanya penurunan. “Buktinya tambah ada pasien pasitif Covid-19,” jelasnya. [geh]
