DPRD Jatim Perkuat Masukan Raperda Perlindungan PMI

Teks foto : Komisi E DPRD Jatim mengundang Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan OPD terkait untuk dimintai masukan supaya Raperda tentang Perlindungan PMI dan Keluarganya. Gegeh Bagus Setiadi

DPRD Jatim, Bhirawa
Inisiatif DPRD Jatim menggagas Raperda tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya untuk menindaklanjuti amanat UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, nampaknya mulai digarap secara serius Komisi bidang Kesra DPRD Jatim selaku pembahas.

Terbukti, pada Senin (15/3/2021) Komisi E DPRD Jatim sengaja mengundang Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan OPD terkait untuk dimintai masukan supaya Raperda tentang Perlindungan PMI dan Keluarganya ini bisa komprehensif dari hulu hingga hilir terkait urusan PMI dan keluarganya. Padahal sebagian besar urusan tersebut sebelumnya dikuasai pihak swasta.

“Dalam UU Cipta Kerja, ada perintah atributif kepada pemerintah daerah untuk membuat Perda karena kewenangan pelatihan calon PMI harus ditangani pemerintah. Sedangkan penempatannya dilakukan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI),” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih, Senin (15/3/2021).

Menurut politikus asal PKB, alih kewenangan itu tidak mudah seperti membalikkan tangan sehingga diperlukan payung hukum yang jelas. Ironisnya lagi, sejak alih kewenangan tersebut justru peminat PMI turun drastis.

“Saya tidak tahu, apakah karena sosialisasinya masih kurang, atau P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) yang terlalu berkuasa. Padahal P3MI tidak dirugikan karena peran-peran mereka masih ada,” jelas mantan ketua PW Fatayat NU Jatim

Selain membahas soal rekrutmen, pelatihan hingga penempatan calon PMI, lanjut Hikmah kelebihan Raperda ini yang tidak dimiliki oleh provinsi lain adalah menyangut tanggungjawab pemerintah terhadap keluarga pahlawan devisa.

“Kita juga merespon tingginya angka perceraian akibat PMI, persoalan anak-anak PMI maupun tingginya persoalan purna PMI yang tak lagi produktif. Inilah yang akan kita bicarakan dalam Raperda Perlindungan PMI dan Keluarganya,” ungkap Hikmah

Konsekwensi lainnya, pembahasan Raperda ini melibatkan multi sektor, sehingga mulai kita undang stake holder terkait agar Raperda yang membahas sebelum dan sesudah bekerja menjadi PMI ini bisa komprehensif.

“Mudah-mudahan tahun ini Raperda tentang Perlindungan PMI dan Keluarganya bisa kita rampungkan,” tambah Hikmah Bafaqih.

Sementara itu Kadisnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo mengapresiasi inisiatif DPRD Jatim membuat Raperda Perlindungan PMI dan Keluarganya karena menjadi sesuatu yang exelent. “Secara prinsip kami siap,” katanya.

Lebih jauh Himawan menjelaskan bahwa problem ketenagakerjaan itu sering dilihat secara sporadis dan tidak menjadi sebuah tema yang sistematis. Akibatnya, isu-isu ketenagakerjaan itu baru mencuat setelah ada kasus. Seperti korban PHK, jadi korban trafficking.

“Harusnya isu ketenagakerjaan itu dilihat dari problemnya apa, penanganannya bagaimana dan solusinya seperti apa. Lha dalam Raperda ini akan diurus dari hulu hingga hilir,” tegas Himawan.

Di sisi lain, kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota yang menjadi kantong-kantong PMI juga sangat penting untuk disinergikan. “Jadi masukan saya, selain subtansi yang lebih penting lagi adalah masalah pengorganisasian,” harapnya.

Kalau dimungkinkan, masalah ketenagakerjaan juga menjadi isu sentral dalam visi dan misi kepala daerah terkait pentingnya pengorganisasian ini. “Yang terjadi selama ini, ketika masalah ketenagakerjaan menjadi isu politis pasti tidak ada anggarannya,” pungkas Himawan. [geh]

Tags: