DPRD Jatim, Bhirawa
Program One Pesantren One Product (OPOP) yang digagas oleh Pemprov Jatim untuk menghidupkan perekonomian di pesantren dipertanyakan pihak legislatif. Pasalnya, program tersebut dinilai kurang sosialisasi dan tak merata di seluruh ponpes di Jatim.
“Saya temui di daerah Situbondo dan Bondowoso banyak ponpes yang tak tau ada program OPOP tersebut. Padahal gubernur pada awal-awal program ini digulirkan selalu mengunggulkan program ini sebagai salah satu program unggulan Pemprov Jatim dalam perhatiannya kepada ponpes,” ungkap angggota Komisi E DPRD Jatim, Zeneiye saat ditemui disela-sela jaring aspirasi di kabupaten Bondowoso, Rabu (3/3) kemarin.
Politisi asal PPP ini mengatakan program OPOP tersebut belum bisa dirasakan oleh ponpes yang ada di daerah.
“Memang ada beberapa ponpes tau program OPOP tersebut dari medsos. Namun, tak ada penjelasan secara resmi dari Pemprov bagaimana ponpes bisa mendapatkan OPOP tersebut. Kurang sosialisasi yang dilakukan oleh Pemprov,” jelasnya.
Diungkapkan oleh Zeneiye, padahal dalam pelaksanaan program OPOP tersebut, sudah dialokasikan dana Rp3 miliar untuk sosialisasi. “Saya dapat informasi ada anggarannya Rp3 miliar untuk sosialisasi. Tapi faktanya banyak ponpes tak tau itu OPOP. Lalu dikemanakan anggaran itu,” jelasnya.
Sekadar diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan program pendorong ekonomi yang sudah digadang sejak lama yaitu One Pesantren One Product (OPOP) dalam puncak acara Hari Koperasi Provinsi Jawa Timur ke 72, Rabu, 7 Agustus 2019.
Program yang diformat dalam aplikasi digital ini adalah program khusus yang digagas Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk memberikan peningkatan kesejahteraan dam ekonomi masyarakat berbasis Pondok Pesantren melalui pemberdayaan santri, pesantren dan masyarakat sekitar pesantren.n [geh]
