Kusnadi [gegeh/bhirawa
DPRD Jatim, Bhirawa
BPJS Kesehatan dinilai kurang maksimal dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Khususnya bagi warga yang kurang mampu. Pasalnya, iuran yang dikenakan dirasa sangat membebani warga berpenghasilan pas-pasan.
Anggota DPRD Jatim Kusnadi menjelaskan program pemerintah terhadap kesehatan yang justru menguntungkan warga miskin adalah Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Pihaknya menilai bahwa SKTM sangat membantu pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
“SKTM ini justru sangat membantu bagi masyarakat miskin baik untuk berobat maupun untuk menempuh pendidikan,” jelasnya, Kamis (17/1).
Politisi asal FPD DPRD Jatim ini mengatakan sebaliknya pelayanan BPJS kurang maksimal dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat khususnya mereka yang tidak mampu. Iuran bulanan sebesar Rp 60 ribu per kepala, sambung Kusnadi, dirasa sangat membebani warga yang penghasilannya sebagai buruh tani yang hanya berpenghasilan Rp 10 ribu per hari.
“Belum untuk kebutuhan makan sehari-hati, kebutuhan untuk sekolah anak-anak. Dengan berbagai beban ini masyarakarat enggan untuk ikut BPJS. Hasilnya masyarakat jika sakit tidak bisa ditanggung dengan biaya BPJS,” ungkapnya .
Ke depan, kata Mantan Sekkab Probolinggo ini, dirinya berharap SKTM inilah nantinya yang bisa dimaksimalkan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Jatim. “Bagi orang tidak mampu, maka cukup SKTM saja. Sedangkan BPJS dimanfaatkan bagi warga yang sudah berpenghasilan minimal sesuai UMR di masing-masing kabupaten atau kota di Jawa Timur,” tuturnya. [geh]
