Salah satu sawah yang alami kekeringan.
DPRD Jatim, Bhirawa
Komisi B DPRD Jatim memberikan pendapat berbeda terkait rencana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tentang pangan oleh Gubernur Jatim. Komisi B DPRD Jatim mendukung rencana Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk pembentukan BUMD Pangan.
“Kalau tujuan pembentukan BUMD itu baik, yaitu memberikan kesejahteraan bagi petani, kami setuju sekali pembentukan itu,” kata Anggota komisi B DPRD Jatim, Prof Noer Sotjipto di DPRD Jatim, Senin (20/5) kemarin.
Politisi asal Partai Gerindra ini mengatakan, dengan dibentuknya BUMD Pangan tersebut diharapkan kepastian harga-harga bahan pokok dan kesejahteraan petani bisa diperoleh. “Perlu ada intervensi dari pemerintah dalam memberikan kesejahteraan dan penentuan harga standart bahan pokok. Kami berharap BUMD Pangan yang melakukan kontrol itu,” jelasnya.
Diharapkannya, dengan adanya BUMD pangan, pemerintah bisa melakukan intervensi harga terhadap komoditi pangan bagi para Petani saat terjadi over supply.
Sementara, Anggota Komisi B DPRD Jatim, Afwan Maksum mengatakan pihaknya justru meminta kepada pemerintah provinsi Jatim untuk mengoptimalkan resi gudang daripada membentuk BUMD pangan.
“Perda resi gudang sudah jelas, dimana saat panen harga komoditas pertanian turun drastis dan tentunya sangat merugikan petani. Dan disini resi gudang sangat dibutuhkan untuk menampung produk pertanian yang berlimpah, sehingga harga di masyarakat tetap stabil,” ujarnya.
Sebaliknya, jika didirikan BUMD Pangan, maka berapa dana APBD Jatim yang dikeluarkan. Begitu pula keberadaannya tak terlalu efektif, karena membutuhkan waktu yang lama dalam pembentukannya dan berbeda dengan resi gudang yang sudah ada dan tinggal dioptimalkan.
Tidak itu saja. Jatim berbeda dengan Jakarta, jika Jakarta tidak ada lahan pertanian berbeda dengan Jatim yang memiliki lahan yang luas dengan berbagai produk pertanian sehingga BUMD Pangan belum dibutuhkan dan tidak mendesak keberadaannya.
Sebelumnya, Pemprov Jatim segera membentuk BUMD Pangan sebagai upaya untuk memberikan perhatian penuh kepada Petani yang ada di Jatim. BUMD pangan yang sedang digagas oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tersebut akan meniru BUMD Pangan yang dimiliki oleh DKI.
“BUMD Pangan merupakan gagasan yang disampaikan oleh Universitas Brawijaya (UB). Tujuannya, dengan adanya BUMD Pangan adalah agar pemerintah bisa melakukan intervensi harga terhadap komoditi pangan bagi para Petani saat terjadi over supply,” ujarnya di sela-sela sidak pasar di Surabaya, Sabtu (18/5) lalu.
Dengan melakukan intervensi, lanjut Khofifah, komoditi pangan tertentu harganya akan terpantau dan tidak mengalami penurunan maupun peningkatkan yang signifikan. Sebagai contoh adalah cabai rawit yang mengalami penurunan cukup signifikan. [geh]
