DPRD Jatim, Bhirawa
DPRD Jawa Timur berharap Balai Latihan Kerja (BLK) Jatim bisa berfungsi optimal untuk membantu memulihkan ekonomi dampak pandemi Covid-19. Caranya dengan merangkul lebih banyak lagi masyarakat, utamanya pengangguran, untuk berlatih keterampilan.
Harapan ini disampaikan karena Covid-19 memukul hampir semua sendi ekonomi masyarakat. Bahkan, jumlah pengangguran akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga meningkat drastis selama pandemi ini.
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi hingga saat ini ada lebih dari 6.000 karyawan di Jatim berhenti bekerja karena PHK. Jumlah ini belum termasuk pekerja migran yang dideportasi dari negara tempat mereka bekerja.
“Kami di DPRD Jatim siap menfasilitasi dengan menambah anggaran untuk BLK. Tentunya, anggaran ini untuk recovery ekonomi bagi masyarakat yang terdampak Covid-19,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Artono, seusai meninjau BLK Jember.
Anggaran tersebut, kata Artono bisa untuk peremajaan peralatan, menambah program pelatihan hingga memperbanyak kepesertaan. “Tidak usah muluk-muluk, misalnya pelatihan membuat jamu, mengelas atau lainnya, yang penting masyarakat bisa bekerja dan bangkit dari keterpurukan,” katanya.
Artono mengatakan, Provinsi Jatim saat ini punya 16 BLK, tersebar di seluruh Jatim. Namun, sejak pandemi Covid-19, aktivitas seluruh BLK tersebut berhenti. Selain karena untuk mencegah penularan, anggaran untuk BLK juga habis.
Sementara itu Anggota Komisi E DPRD Jatim, Hari Putri Lestari meminta Disnakertrans untuk menginventarisasi kebutuhan peralatan yang urgen di 16 BLK. Sebab, data tersebut akan menjadi pijakan dalam alokasi anggaran nanti.
“Kami di Komisi E siap memperjuangkan tambahan anggaran. Sebab, tadi saya lihat peralatannya masih lama. Komputer misalnya, masih menggunakan teknologi lama. Padahal sekarang sistemnya sudah baru semua,” katanya.
Hari mengatakan, investasi skill bagi lulusan BLK sangat penting agar bisa bersaing di dunia kerja, salah satunya dengan upgrade peralatan.
“Beberapa anggaran memang dipotong untuk Covid-19. Namun, khusus untuk BLK harus mendapat prioritas sebagai upaya recovery ekonomi,” ujarnya.
Kepala Disnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo mengapresiasi usul DPRD Jatim tersebut. Dia juga berharap kebutuhan BLK terpenuhi. “Setiap tahun di BLK juga ada analisis kebutuhan pelatihan kerja, sesuai daerah masing-masing. Ini akan kami optimalkan lagi,” ujarnya. [geh]
