DPRD Jatim Soroti Kinerja Eksekutif di Paripurna LKPj Gubernur TA 2023

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jatim Akhir Tahun Anggaran (TA) 2023 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Rabu (15/5).

DPRD Jatim, Bhirawa.
Seluruh Fraksi DPRD Jatim menerima dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jatim Akhir Tahun Anggaran (TA) 2023 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Rabu (15/5).

Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan dokumen persetujuan bersama LKPj Gubernur Jatim Akhir Tahun Anggaran (TA) 2023 dari Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono dan Pimpinan Rapat dalam hal ini Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad.

Selanjutnya dilakukan penyerahan rekomendasi DPRD oleh Pimpinan DPRD Jatim kepada Pj Gubernur Adhy.

Juru Bicara Fraksi PDIP Rachmawati Peni Sutantri mengatakan dari 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023 terdapat dua yang tidak mencapai target. Yakni Indeks Gini dan Indeks Theil.

“Sepanjang empat tahun kepemimpinan Gubernur, Indeks Gini relatif tidak bergerak dan belum mengalami perbaikan. Dokumen RKPD tahun 2023 maupun dokumen LKPj Gubernur tahun 2023 serta Dokumen Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap LKPj Gubernur Jawa Timur TA 2023 tidak memberikan penjelasan yang komprehen_sif tentang strategi eksekutif untuk memperbaiki keadaan ini,” terangnya.

Fraksi PDI Perjuangan, lanjut Peni, melihat bahwa tidak adanya perbaikan (penurunan) Indeks Gini menun_jukkan bahwa ada kebijakan-kebijakan yang berpotensi tidak berjalan dengan baik, sehingga up_aya mewujudkan visi pembangunan Provinsi Jawa Timur yang adil menjadi tidak efektif.

Peni menambahkan Fraksi PDI Perjuangan menyayangkan bahwa Indeks Theil bersama Rasio Indeks Gini adalah dua IKU yang tidak tercapai pada kinerja tahun 2023. Indeks Theil yang mengukur kesenjangan pendapatan antar wilayah.

“Oleh karenanya, perlu dipahami bersama bahwa perkem_bangan Indeks Theil meskipun masih masuk ke dalam kate_gori rendah (kurang dari 0,4), namun sesungguhnya perkembangan yang ada itu tidak cukup mengindikasikan adanya penguatan konektivitas antarwilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur sebagaimana ditetapkan,” jelasnya.

Sementara itu Juru Bicara Fraksi Golkar Pranaya Yudha Mahardika berharap Pemerintah Provinsi merespon dengan tindaklanjut rekomendasi Pansus pada LKPj tahun 2023 berkaca pada tindaklanjut pada LKPj tahun 2022 sebagaimana yang diungkap Pansus.

Kedua, lanjut Yudha, setiap tahun kekuatan APBD Provinsi Jawa Timur meningkat dan dalam jumlah besar; setelah direalisasi untuk belanja wajib/mandatory, hendaknya digunakan lebih prioritas dan efektip untuk membantu kesulitan rakyat terutama ketika terjadi anomali harga kebutuhan pokok.

“Termasuk penggunaan sisa belanja tak terduga agar lebih bernilai guna, bila perlu dengan cara Perubahan APBD mendahului,” terangnya.

Yudha menambahkan untuk menjaga stabilitas kebutuhan dasar masyarakat, maka perlu dipertimbangkan terbentuknya BUMD Pangan sebagai Badan Usaha yang fokus mengelola manajemen ketahanan pangan. Untuk itu perlu direview kemanfaatan Perda Resi Gudang yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Timur.

“Setiap tahun APBD Provinsi Jawa Timur didukung dengan besarnya kapasitas PAD dengan unsur komponennya. Fraksi Partai Golkar masih mengharapkan optimalisasi pemanfaatan aset-aset daerah yang selama ini masih belum dimanfaatkan secara efektif, demi menujang peningkatan PAD,” jelasnya.

Setiap tahun terjadi silpa yang cukup besar yang akan digunakan untuk menutup defisit APBD tahun berjalan. Lanjut Yudha, Fraksi Partai Golkar mengharap perhatian penggunaan dana cadangan untuk Pilkada di tahun 2024, agar digunakan sesuai proporsinya dan dipertanggungjawabkan. Setiap tahun anggaran Belanja Hibah selalu dalam kapasitas cukup besar walaupun untuk kepentingan yang dapat dibenarkan, tentu harus digunakan benar-benar fokus untuk program yang tepat sasaran diluar program Dinas/SKPD.

“Capaian indeks kemiskinan, indeks theil dan gini ratio merupakan penilaian yang dekat dengan kemiskinan dan kesenjangan, karena itu perlunya disiapkan program Urusan terkait Pelayanan Dasar serta Kebijakan solusi sehingga angka keminkinan dapat terkendali signifikan,” katanya.

Sementara itu Pj Gubernur Adhy mengatakan diterimanya seluruh rekomendasi oleh DPRD dikarenakan banyak target target kinerja bisa tercapai dengan optimal di tahun 2023.

“Allhamdulillah seluruh fraksi menyatakan setuju dan menerima Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Keuangan Pemprov Jatim TA 2023. Target target kinerja telah banyak tercapai,” ungkapnya.

Adhy menyebut siap menindaklanjuti rekomendasi DPRD Jatim terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2023.

“Seluruh catatan dan rekomendasi ini akan kami tindak lanjuti dan kami jadikan acuan dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di tahun mendatang,” ujarnya.

Adhy menyampaikan, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah paling lambat 30 hari setelah LKPj diterima, DPRD harus melakukan pembahasan LKPj.

Pihaknya memastikan setelah adanya tindak lanjut rekomendasi DPRD Jatim akan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya sekaligus penyusunan anggaran pada tahun berjalan pada tahun berikutnya.

“Alhamdulillah, kurang lebih 27 hari kerja sejak Nota Penjelasan LKPj kami sampaikan pada tanggal 25 Maret 2024, DPRD Jatim telah menyelesaikan pembahasan dan menyampaikan rekomendasi terhadap LKPj Gubernur Tahun Anggaran 2023,” ungkapnya.

“Selanjutnya akan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, dan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah,” pungkasnya. (geh.gat)

Tags: