DPRD Jatim Usul Kurikulum Kebencanaan Masuk Sistem Pendidikan Nasional

DPRD Jatim, Bhirawa
Komisi E DPRD Jawa Timur mengusulkan dan mewacanakan kurikulum baru tentang kebencanaan dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia.
Anggota Komisi E DPRD Jatim M Eksan mengatakan dengan adanya kurikulum bencana tersebut, diharapkan ke depannya bisa meminimalisir jumlah korban bencana jika terjadi lagi di Indonesia.
“Di sisi geologis kondisi Indonesia memang negara yang berisiko bencana. Oleh sebab itu perlu ada kurikulum khusus tentang bencana. Ini merupakan upaya untuk mengurangi korban bencana. Kita semua tak bisa menghindar dari bencana, karena geologis sifatnya. Dan yang paling memungkinkan mengurangi risiko bencana,” ujarnya, Selasa (2/10).
Eksan yang juga politisi asal Fraksi NasDem ini mengatakan dengan dimasukkan kurikulum pendidikan kebencanaan ini diharapkan dapat melahirkan pemikiran desain konstruksi bangunan yang ramah terhadap bencana. “Contohnya di Jepang, di sana banyak bangunan tahan gempa. Apapun yang terjadi bisa meminimalisir kerusakan akibat bencana,” paparnya.
Ia menambahkan, kurikulum pendidikan bencana ini bisa dimasukkan ke semua jenjang pendidikan yang ada di Indonesia. “Kalau SD bisa dimasukkan dalam pendidikan IPA atau bisa juga dimasukkan dalam konten pendidikan lokal. Ini yang harus perlu perhatikan oleh pemerintah dalam upaya meminimalisir korban bencana,” imbuhnya.
Seperti diketahui, gempa pertama kali mengguncang Donggala, Jumat (28/9) pukul 14.00. Gempa tersebut berkekuatan magnitudo 6 SR dengan kedalaman 10 km. Setelah itu, gempa kembali terjadi pukul 17.02 dengan kekuatan yang lebih besar, yaitu magnitudo 7,4 SR dengan kedalaman yang sama, 10 km di jalur sesar Palu Koro.
Sedangkan tsunami benar-benar terjadi pada pukul 17.22. Berdasar data BNPB, ketinggian tsunami ada yang mencapai 6 meter. Sejak gempa dan tsunami terjadi di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Jumat kemarin, sejumlah gempa susulan terus terjadi di kawasan tersebut hingga saat ini. [geh]