Anggota Komisi B DPRD Jatim, dr Agung Mulyono
Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Agung Mulyono membeberkan beberapa skenario yang harus dilakukan oleh Pemprov Jatim agar sektor UMKM bisa pulih ketika dihantam pandemi covid-19.
Menurut politisi Demokrat Jawa Timur itu, Pemprov harus segera melakukan refocusing anggaran untuk menggelontorkan modal bagi sektor UMKM.
Penguatan sektor permodalan itu bisa dilakukan melalui program Dana Bergulir atau (Dagulir) bagi sektor pertanian peternakan maupun perikanan di Jawa Timur.
“Recofusing pasca pandemi pada UMKM penguatan akses permodalan ( melalui dagulir),” katanya saat dikonfirmasi, Senin (24/8). Selain pemberian bantuan modal, lanjut dia, Pemprov Jatim juga harus melakukan promosi terhadap hasil yang dicapai oleh para petani dan peternak saat mereka mengalami kesulitan untuk menjual, karena menipisnya permintaan akibat pandemi Covid-19
“Penguatan promosi produk UMKM harus terus dilakukan. Disini Pemprov harus berperan aktif,” tambahnya. Dijelaskan Agung, Pemprov Jatim juga harus secara continue meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan oleh sektor UMKM. Dengan cara itu, maka mereka bisa bersaing dengan produk-produk dari luar negeri, meski pandemi covid-19 masih menghantam Indonesia.
Petani harus diberi bantuan bibit unggul dan pelatihan cara pengolahan dan pemrosesan produk secara baik. Jika kebijakan itu dilakukan continue maka produk pertanian dan peternakan serta sektor UMKM yang dihasilkan oleh masyarakat layak untuk dijual dan diminati konsumen baik di dalam maupun di luar negeri.
“Penguatan kualitas produk harus diberikan,” imbuhnya. Pemprov Jatim juga harus memperkuat sektor koperasi untuk menopang agar UMKM dan para petani serta peternak di Jatim bisa memperoleh akses yang lebih cepat. Sehingga, mereka dapat secepatnya berpeluang untuk memulihkan usaha setelah berbulan-bulan akibat pandemi covid 19.
“Penguatan akses koperasi (bantuan modal utk koperasi ) harus dilakukan,” tandasnya. Badan Pusat Statistika (BPS) Jawa Timur mencatat ekonomi di wilayah setempat pada triwulan II-2020 terkontraksi atau minus 5,90 persen dibandingkan triwulan II-2019 karena pandemi Covid-19 disusul kebijakan pemerintah yang memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Sementara itu, berdasar data BPS Jatim kontraksi tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 34,54 persen, dan dari sisi pengeluaran kontraksi tertinggi pada Ekspor Luar Negeri sebesar 18,70 persen, diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap 7,55 persen dan Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga 4,79 persen. [geh]
