Tjutjuk Sunario
RAPBD 2017 Belum Dibahas
DPRD Jatim, Bhirawa
Gara-gara tidak ada komunikasi antara eksekutif (bupati) dan legislatif (DPRD) berimbas pada pembahasan RAPBD 2017 Kab.Jember belum dibahas hingga disahkan. Karenanya, sejumlah pimpinan DPRD Jember mengadukan masalah ini ke Gubernur Jatim dengan dijembatani oleh pimpinan DPRD Jatim.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Tjutjuk Sunario mengakui jika kehadiran sejumlah pimpinan DPRD Kab.Jember ke DPRD Jatim untuk dijembatani bertemu dengan Gubernur Jatim sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Untuk itu, pimpinan dewan berjanji secepatnya akan mempertemukan antara pimpinan DPRD kab.Jember dengan gubernur.
“Saya kira ini tidak benar. Kalau ini sampai terjadi maka jelas rakyat yang dirugikan. Namun demikian saya mengapresiasi kinerja legislatif karena pembahasan hingga pengesahan RAPBD 2017 Kab.Jember hingga kini belum selesai, karenanya perlu konsultasi dengan gubernur. Sementara DPRD Jatim hanya menjembatani,”tegas politisi asal Partai Gerindra Jatim, Selasa (24/1).
Ditambahkannya, jika RAPBD tidak disahkan tepat waktu memang maka selain akan merugikan rakyat juga daerah itu sendiri. Karena pusat mengancam tidak akan memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar. Menurutnya selain soal RAPBD juga terkait masalah penunjukan sekretaris dewan (Sekwan). Sesuai UU, sebelum dilakukan penujukan Sekwan sebelumnya eksekutif mengajukan tiga nama. Dari tiga nama tersebut disodorkan ke pimpinan dewan untuk dipilih satu orang untuk diangkat jadi sekwan.
“Namun untuk kasus di Jember ini berbeda. Dimana Sekwan langsung ditunjuk bupati tanpa melalui mekanisme yang ada. Akibatnya sekwan yang ada tidak sejalan dengan kinerja dewan, sehingga kondusi disana tidak kondusif. Dan mereka juga akan menanyakan penunjukan ini kepada gubernur juga,”tegas politisi asal Partai Demokrat ini. [cty]
