Hearing antara DPRD Jombang, Pemkab Jombang dengan FRMJ dan pedagang pasar Peterongan, Jombang di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jombang, Kamis (30/07). [arif yulianto/bhirawa].
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang menggelar hearing dengan pedagang pasar dan Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jombang, Kamis (30/07).
Hearing dipimpin oleh Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jombang, Sunardi dan dihadiri oleh Asisten 2 Setdakab Jombang, Jufri, serta Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, Bambang Nurwijanto.
Saat memimpin hearing, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jombang Sunardi menyampaikan, agar niat dan keinginan para pedagang pasar Peterongan agar bisa disampaikan kepada pihaknya maupun kepada dinas-dinas terkait.
“Mudah-mudahan pertemuan ini bisa lancar dan menemukan solusi yang terbaik,” kata Sunardi.
Pada perkembangannya, pada hearing kali ini diketahui bahwa, pasar Peterongan, Jombang akan kembali dibuka untuk aktifitas jual beli mulai tanggal 1 Agustus 2020 setelah beberapa waktu yang lalu pasar Peterongan ditutup akibat adanya pedagang yang terkonfirmasi positif Covid-19.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, Bambang Nurwijanto mengatakan, pihaknya akan membuka kembali pasar Peterongan namun para pedagang dan pembeli harus tetap mematuhi Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19.
“Semua harus pakai masker, cuci tangan,” kata Bambang Nurwijanto.
Dikatakannya, pembukaaan pasar Peterongan ini akan dilakukan secara bertahap. Untuk pembatasan dengan sistem ganjil-genap kata Bambang Nurwijanto juga akan dihentikan. Sementara untuk waktu operasional, lanjut dia, juga akan dilakukan evaluasi.
Salah satu pedagang pasar Peterongan bernama Abdul Haris (52) menuturkan, dirinya ingin sekali agar pasar Peterongan segera dibuka kembali setelah sekitar 2 bulan ditutup.
“Sehingga dagangan banyak yang tidak laku. Bahkan para pedagangnya itu banyak yang jualan di luar pasar Peterongan,” tutur Abdul Haris.
Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Jombang, Rohmad Abidin menjelaskan, sikap DPRD Jombang juga sesuai dengan pemerintah yang mana ekonomi harus tetap berjalan meskipun dengan kondisi pandemi Covid-19.
“Termasuk juga pasar. Jadi dengan kondisi Covid-19 ini, ekonomi tetap berjalan. Hanya saja memang harus dikasih catatan. Yaitu, protokol tentang kesehatan agar pandemi Covid-19 ini, tidak meluas dengan adanya aktiitas ekonomi. Tetap kita mendukung aktifitas ekonomi ini berjalan, termasuk pasar,” papar Rohmad Abidin. [rif.adv]
