DPRD Kab Kediri Soroti Tingginya Angka PMKS

Antox Prapungka Jaya

Kab Kediri,  Bhirawa
DPRD Kabupaten Kediri angkat bicara terkait tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Kediri,  Dewan menilai Pemkab gagal dalam mengatasi persoalan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Anggota DPRD Kab. Kediri dari Fraksi Nasdem Antox Prapungkajaya.
Menurutnya berdasarkan hasil laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kediri Tahun 2016, jumlah PMKS Kabupaten Kediri sebanyak 539.590. Sementara jumlah penduduk Kabupaten Kediri sebesar 1.545.209 jiwa. “ Dari data tersebut berarti sepertiga warga Kabupaten Kediri mengalami penyandang masalah kesejahteraan sosial,” ujarnya.
Menurutnya Pemkab telah gagal dalam menangani  PMKS di Kabupaten Kediri, karena tiap tahun trendnya mengalami kenaikan. Hal itu terlihat di tahun 2015 jumlah PMKS sebesar 69.024 jiwa. Dan di tahun 2016 melonjak drastis menjadi 539.590 jiwa, kenaikan jumlah PMKS terbesar pada jumlah Fakir miskin yg naik 900 % dari tahun 2015.
Sementara jumlah penderita HIV/AIDS  mengalami kenaikan  tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Yakni sebanyak 354 orang di tahun 2015 dan naik menjadi 1032 penderita di tahun 2016.
” FRAKSI NasDem Meminta Kepada Bupati agar Kab Kediri dinyatakan Keadaan Luar Biasa ( KLB ) atau Darurat HIV/AID, mengingat peningkatan kenaikan penderita HIV/AIDS mencapai 344 %” ungkap Antox.
Lebih lanjut, menurutnya jumlah tersebut masih bisa bertambah. Mengingat masih banyak penderita HIV AIDS yang belum terdeteksi oleh pemerintah Kabupaten Kediri. Dengan Penderita HIV AIDS sebesar seribu lebih itu termasuk fantastis.”Dengan banyaknya penderita HIV ini diduga masih adanya lokalisasi dan pemerintah belum menutupnya,  padahal sudah ada instruksi dari Gubernur “katanya.
Untuk itu pihaknya meminta bupati kediri untuk melakukan evaluasi menyeluruh  terhadap program penanganan PMKS dan lebih serius dalam menangani PMKS ini, diantaranya  anggaran untuk Dinas sosial sebagai leading sector yang menangani PMKS diperbesar. “ Saya melihat anggaran dinas sosial termasuk yang paling sedikit bila dibanding dengan dinas-dinas lainnya. Dan pada APBD 2017  Fraksi NasDem sempat mengusulkan agar anggaranya di tambah, akan tetapi usulan fraksi NasDem di tolak,” tandasnya. [van]

Tags: