DPRD Kabupaten Blitar Desak Revisi Aturan Ijin Galian C

Ansori Baidowi

Kabupaten Blitar, Bhirawa
Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (GPN) DPRD Kabupaten Blitar meminta aturan terkait ijin galian C perlu dilakukan revisi.
Anggota fraksi GPN DPRD Kabupaten Blitar, Ansori Baidowi mengatakan hingga saat ini banyak dampak negatif yang ditimbulkan adanya kegiatan tambang dengan banyaknya kerusakan jalan. Sedangkan selama ini, ijin tambang menjadi kewenangan Provinsi, sehingga tidak ada pendapatan yang diperoleh daerah dari aktifitas tambang.
“Kami menilai perlu ada revisi aturan terkait ijin Galian C, karena menurut kami adanya aturan tentang Galian C itu cocok diterapkan diluar jawa, dimana lahannya sangat luas dan jauh dari permukiman,” kata Ansori Baidowi.
Lanjut Ansori Baidowi, kalau penerapan aturan tersebut di Kabupaten Blitar dianggap tidak cocok, sehingga perlu ada langkah bersama untuk menanganinya.
“Mengingat potensi pendapatan daerah dari Galian C cukup besar, maka ini juga perlu dilakukan revisi,” ujarnya.
Bahkan pihaknya juga meminta kepada seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Blitar, baik Pemkab Blitar hingga polisi untuk menangani persoalan Ijin tambang Galian C di Kabupaten Blitar yang ilegal untuk ditertibkan.
Wakil Bupati Blitar, Marhaenis Urip Widodo menanggapi hal tersebut mengatakan permasalahan kewenangan ijin tambang Galian C, pihaknya sudah melakukan upaya-upaya pendekatakan langsung kepada masyarakat untuk melaksanakan secara legal. Bahkan melalui instansi terkait Pemkab Blitar sudah berupaya membantu masyarakat yang akan mengurus ijin ke Provinsi.
“Kami sudah bantu masyarakat yang ingin mengurus perijinan, namun karena ini kewenangan Provinsi kami hanya menghimbau agar masyarakat sabar dalam mengurus ijin, karena perlu proses yang cukup panjang,” pungkasnya. [htn]

Tags: