sidang PA fraksi LKPJ 2017
Gresik, Bhirawa
Lemahnya kinerja organisasi perangkat daerah ( OPD ), terus jadi sorotan serius kalangan DPRD. Baik dalam rapat paripurna, maupun dalam rapat gelar komisi. Dalam rapat paripurna pendapat akhir ( PA ) fraksi, terkait dengan LKPJ 2017. Hampir semua fraksi beri sorotan, harus segera ada perbaikan.
Seperti yang di bacakan Noto Utomo dari Fraksi PDIP, dalam PA nya mengatakan. Bahwa pendapat akhirnya (PA) saat rapat paripurna laporan pertanggungjawaban Bupati, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Masih tidak bisa optimal, juga lemahnya kordinasi OPD sehingga terkesan saling lempqr tangung jawab.
Hal ini, terlihat pada beberapa kegiatan dinilai kurang bisa memuaskan untuk peningkatan PAD. Dan hampir semua program tidak menunjukkan kegiatan berbasis kinerja, sebab OPD penghasil sebagai ujung tombak pendapatan. Tiap tahun kurang memenuhi target, sehingga berpengaruh besar terhadap seluruh kegiatan.
“Dewan akan terus ingatkan bahwa kinerja dan kordinasi OPD lemah, harus segera di perbaiki bupati. Sebab OPD menjadi ujung tombak, kalau takserius bekerja maka kegiatan akan jadi mandul. “Ujarnya.
Ditambahkan Noto Utomo, bahwa lemahnya koordinasi antar pejabat, dan masih adanya ego sektoral antar pejabat serta terkesan lempar tanggung jawab.
Antara BPPKAD (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), berkaitan dengan penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Lalu, Dinas Perhubungan (Dishub) tentang target retribusi parkir di tepi jalan dan Dinas Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), terkait retribusi perizinan. Punya arti serius terhadap kelangsungan pemerintahaan, dan bupati harus maksimalkan kinerjanya. [kim]
