DPRD Kabupaten Mojokerto Belum Terima Salinan SK Pemberhentian Bupati MKP

Subandi

DPRD Mojokerto, Bhirawa
Kalangan DPRD Kabupaten Mojokerto ternyata belum mengantongi salinan SK pemberhentian Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP). Oleh karena itu, Dewan enggan berspekulasi lebih jauh terkait rencana yang digulirkan Pemkab menyikapi usulan pemberhentian Bupati yang diajukan ke Mendagri.
”Belum. Belum ada kok salinan suratnya,” jawab Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Subandi dikonfirmasi kemarin. Subandi mengatakan, pihaknya mendengar adanya kabar segera turunnya SK pemberhentian Bupati MKP dari Mendagri. Namun, secara riil pihaknya belum mengantongi surat yang dimaksudkan.
Politisi Golkar ini menyatakan, apabila belum ada surat resmi terkait pemberhentian Bupati MKP dari Mendagri pihaknya enggak berspekulasi lebih jauh. Meski, secara normatif, hal itu dapat terjadi dalam waktu dekat ini.
”Ini tadi masih rapat terkait pembahasan APBD. Belum ada jadwal untuk paripurna soal bupati,” tambah dia. Disinggung soal estimasi rapat paripurna pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati menjadi Bupati, dirinya enggan berkomentar lebih lanjut.
”Tunggu suratnya dulu,” jawabnya singkat. Terpisah, anggota F-PKB, Pitung Hariadi menambahkan, kalangan dewan sekarang ini tengah fokus agenda pembahasan APBD 2020.
Mengingat, hal itu kini menjadi atensi di tengah deadline penetapan APBD yang digulirkan pemerintah pusat pada akhir bulan ini. ”Kita belum. Suratnya juga belum turun,” tambah dia.
Sedianya, pengangkatan Wakil Bupati Pungkasiadi menjadi Bupati Mojokerto dilakukan apabila telah meluncur SK pemberhentikan Bupati Mojokerto MKP. Surat keputusan itu ditunggu-tunggu setelah diajukan Pemkab pasca kasus hukum yang membelit MKP telah dianggap inkrach oleh Pengadilan Tipikor Surabaya.
Lewat SK itu bakal merubah status Wabup Pungkasiadi. Menyusul sejak 2 Mei 2018 lalu, Wabup terbilang memegang tampuk kekuasaan setelah Bupati MKP ditahan KPK. Hingga penghujung tahun 2019 ini, status Wabup belum juga terang benderang. Meski, kini menunggu SK pemberhentian Bupati MKP dari pemerintah pusat. [kar]

Tags: