DPRD Kabupaten Mojokerto Soroti Anggaran Proyek Infrastruktur

Rapat DPRD Kab. Mojokerto Terkait Serapan Anggaran. [Kariyadi/Bhirawa]

Kabupaten Mojokerto, Bhirawa
Kalangan DPRD Kabupaten Mojokerto memberi sorotan terkait tidak terserapnya anggaran proyek infrastruktur Pemkab Mojokerto Rp73 Miliar.
Lembaga Wakil Rakyat ini tidak ingin kasus serupa terjadi di tahun 2020 mendatang. Untuk mengantisipasi hal itu, DPRD minta eksekutif melakukan perencanaan yang matang dan jadwal yang ketat terkait seluruh protek infrastruktur di Kabupaten Mojokerto.
“Perencanaan harus matang, schedule harus pas supaya tidak lagi ada kasus anggaran tidak terserap seperti tahun lalu,” ujar Arif Winarko Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto.
Sorotan ini muncul karena sebelumnya sebanyak Rp73 Miliar anggaran untuk program infrastruktur di Kabupaten Mojokerto tahun 2019 tak dapat diserap. Sebagian besar anggaran yang tak terserap itu disebabkan kebijakan efisiensi anggaran.
Anggaran infrastruktur di Kabupaten Mojokerto tahun 2019 mencapai Rp360 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak Rp73 miliar diantaranya gagal terserap. Sebanyak Rp49 miliar itu diklaim karena kebijakan efisiensi anggaran.
“Yang memprihatinkan ada Rp12 miliar diantaranya karena retender gagal saat PAK,” ungkap Arif Winarko, selepas hearing dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mojokerto di gedung dewan.
Anggaran Rp12 miliar lebih itu sedianya digunakan proyek betonisasi ruas Jalan Lengkong-Gondang. Hanya saja gagal terlaksana. Menyusul, saat dimasukkan P-APBD 2019 tak laku di pelelangan. Akibatnya, ploting anggaran itu tak terserap di tahun 2019.
Ploting anggaran infrastruktur yang gagal terserap itu kebanyakan untuk proyek jalan dan irigasi pertanian. Sedang, paket proyek yang paling banyak diploting di APBD 2019 berupa paket proyek jalan dan jembatan sebanyak 25 titik.
“Pembuatan HSPK (Harga Satuan Pokok Kegiatan) harus lebih terstandar lagi. Agar, tidak ada efisiensi yang terlalu banyak lagi,” saran politisi asal PPP ini.
Tahun 2020, diperkirakan program infrastruktur masih digenjot lagi. Masih banyak paket pekerjaan berupa jalan, irigasi, hingga pembangunan gedung yang diploting dalam APBD 2020.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mojokerto Bambang Purwanto menegaskan, kebanyakan program yang gagal terserap merupakan ploting dalam APBD 2019 bukan di P-APBD 2019.
“Banyak diantaranya berasal dari proyek DAK (Dana Alokasi Khusus). Karena ketika lelang tak laku, tapi sudah mendekati batas waktu maka sulit direalisasi,” ujarnya. [kar]

Tags: