DPRD Kabupaten Probolinggo Bentuk Pansus Empat Raperda

PU Fraksi terhadap empat naskah Raperda. [wiwit agus pribadi/bhirawa]

Probolinggo, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menyampaikan 4 naskah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna DPRD. Penyampaian itu disaksikan oleh sejumlah satuan kerja dan anggota dewan.

Usai disampaikan eksekutif, dewan juga membentuk pansus, untuk segera membahasnya. Empat raperda tersebut terletak di eksekutif, penting. Karena akan menjadi payung hukum bagi pemkab.

Rapat paripurna Senin lalu dipimpin Wakil Ketua DPRD Jon Junaedi, dan dihadiri oleh pimpinan serta sejumlah anggota dewan. Dari pihak eksekutif hadir Sekda Soeparwiyono, Kepala OPD dan Camat, serta perwakilan Forkopimda setempat.

Dalam nota penjelasannya, Sekda Soeparwiyono, Rabu (10/2) memaparkan keempat naskah raperda tersebut secara rinci satu persatu. Salah satunya, Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehaan Daerah Kabupaten Probolinggo.

“Perda ini diperlukan dalam rangka peningkatan mutu, aksesibilitas dan kelangsungan pelayanan kesehatan di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, perlu didukung kebijakan pemerintah daerah dalam pengaturan retribusi pelayanan kesehatan,” jelas Soeparwiyono.

Sehubungan dengan ditetapkannya puskesmas di Kabupaten Probolinggo sebagai Badan Layanan Umum Daerah, dan penambahan jenis pelayanan di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).

“Pengendalian penyebaran Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu disesuaikan,” paparnya mewakili Bupati Probolinggo.

Sementara itu, Jon Junaedi, pemimpin rapat paripurna menyampaikan, telah menerima pengajuan perubahan empat raperda tersebut. Selanjutnya akan dibahas kembali oleh tim yang telah dibentuk. “Nanti akan dibahas oleh panitia yang dibentuk dalam pansus,” singkatnya.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan Pemesanan Panitia Khusus (Pansus) berdasarkan Keputusan DPRD Tentang Pembentukan Pansus I, II, III dan IV. Pansus I melakukan pembahasan Raperda Tentng Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Pansus II melakukan pembahasan Raperda Perubahan Keempat Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Selanjutnya Pansus III melakukan pembahasan Raperda Tentang Perubahan Ketiga Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Pansus IV melakukan pembahasan Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehaan Daerah Kabupaten Probolinggo.

Fraksi Partai NasDem dalam salah satu PU-nya menyampaikan dalam Raperda Kabupaten Probolinggo Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Probolinggo telah berjalan dengan semestinya.

Namun dengan adanya pandemi Covid-19 dalam pengendalian penyebaran perlu adanya retribusi tambahan guna memaksimalkan pengendalian penyebaran virus Covid-19 di Kabupaten Probolinggo. Oleh karena itu Fraksi Partai NasDem meminta penjelasan apakah selama pandemi ini realisasi retribusi penanganan kesehatan di Kabupaten Probolinggo ada perbedaan yang signifikan?

Selanjutnya, Fraksi Kebangkitan Bangsa dalam salah satu PU-nya menyampaikan dengan adanya Perda Retribusi Jasa Umum mengharapkan penertiban yang berkaitan dengan jasa retribusi umum yang justru tidak menguntungkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Probolinggo.

Terkait dengan Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, salah satu PU yang disampaikan Fraksi Partai Golkar adalah memohon penjelasan sejauh mana Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan penertiban terhadap Rumah Potong Hewan.

Hal ini biaa dilihat masih banyak para pedagang memotong hewan tidak pada Rumah Potong Hewan, melainkan di luar Rumah Potong Hewan. Semua ini akan berpengaruh terhadap mutu daripada daging yang di potong.

Karena fakta di lapangan banyak hewan sakit atau tidak layak potong juga dipotong dan di distribusikan ke masyarakat. Hal ini penting disampaikan karena sangat berhubungan dengan kesehatan masyarakat jika mengkonsumsi daging yang tidak layak konsumsi.

Salah satu PU yang disampaikan oleh Fraksi Partai Gerindra adalah berkaitan dengan Retribusi IMTA. Selain menarik retribusi, pemerintah juga perlu adanya pengelolaan transfer ilmu dan keterampilan kepada tenaga kerja lokal.

Dengan harapan tenaga kerja lokal bisa merebut pasar kerja yang lebih mengutamakan keahlian dan keterampilan. Oleh karena itu Fraksi Gerindra memohon penjelasan kepada pemerintah bagaimana strategi agar mempekerjakan tenaga asing yang betul-betul dibutuhkan dan mempunyai keahlian khusus sehingga sangat berguna bagi pemerintah dalam menaikkan PAD dan bisa mentransfer keahlian kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dalam salah satu PU-nya terkait Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ingin mengetahui berapa orang saat ini tenaga kerja asing yang berada di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Setelah Perda diberlakukan berapa besar pemasukan yang dapat diperoleh Pemerintah Daerah dalam kurun waktu satu tahun. Sementara Fraksi PDI Perjuangan dalam PU-nya menyebutkan bahwa dalam Raperda Kabupaten Probolinggo Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Probolinggo.

Pada Bab XIII Sanksi Administratif, pasal 20 ayat 1 disebutkan bahwa dalam hak wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Fraksi PDI Perjuangan menanyakan maksud dari pasal tersebut karena terkesan ada pungutan lain selain retribusi yang telah ditetapkan. [wap]

Tags: