DPRD Kabupaten Probolinggo Lakukan Kunjungan Kerja ke Trenggalek

Trenggalek ,Bhirawa
DPRD Trenggalek terima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Probolinggo, diantaranya Komis A, C dan D . Dari tiga Komisi tersebut membawakan tema yang berbeda.Rapat kunjungan kerja tersebut dipimpin Langsung oleh Doding Rahmadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Rabu (19/2).
Dari Komisi A membahas tentang, Implementasi Kebijakan e – KTP, sedangkan Komisi C, sharing pendapat terkait penataan dan pengembangan kawasan kumuh dan Komisi D, tentang pengurangan angka kemiskinan atau Indek Pembangunan Manusia (IPM).
Sutoyo sebagai Ketua rombongan DPRD Kabupaten Probolinggo mengatakan, jika nama komisi yang ada tidak sama dengan DPRD Kabupaten Trenggalek.
“Di Kabupaten Probolinggo nama komisi menggunakan huruf sedangkan di Kabupaten Trenggalek pakai angka Romawi, ” jelasnya.
Masih kata supoyo bahwa, jumlah kursi juga berbeda.Jika di Kabupaten Probolinggo, jumlahnya 50 kursi sedangkan di Trenggalek 45 kursi.
Politisi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Probolinggo ini berharap bisa berbagi ilmu terkait tiga tema yang diusung oleh tiga komisi tersebut.”Mudah – mudahan saya bersama teman – mendapat ilmu yang bermanfaat, ” tuturnya.
Sementara itu, Sambas, yang mewakili Plt. Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, menjelaskan, pada Tahun 2017 pelayanan perekaman foto di lakukan secara dor to dor dan bekerjasama dengan Dinas Sosial berlangsung sukses dan mendapat hadiah 2 unit sepeda motor pada Tahun 2019.
Selanjutnya, menurut Sambas, Tahun 2019 ada 25 ribu KTP yang memakai surat keterangan (suket) karena stok blanko kosong.”Baru pada Tanggal 9 Januari ada sekitar 8 ribu blanko, ” cetusnya.
Ditegaskannya, jika tiap hari cetak sekitar 800 yang terdiri dari,Akte, KK dan KTP, dan ditarget Bulan Maret bisa cetak 26 ribu.”Insya Alloh dalam Minggu ketiga bulan ini sudah bisa terealisasi, ” cetusnya.
Untuk kawasan kumuh, Kadis Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Trenggalek yang diwakili Arif, mengutarakan, ada tujuh indikator yang dijadikan referensi, yaitu, dari segi bangunan, kepadatan bangunan, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, persampahan dan penanganan bkebakaran.
Menurut Arif, untuk anggaran yang di danau APBD mencapao angka Rp10 M.dengan target memperbaiki kawasan kumuh seluas 69,9 Ha.”Syukur, Tahun 2019 target tersebut bisa dipenuhi, ” jelasnya.
Sedangkan untuk penurunan angka kemiskinan, Kadis Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek, Ratna, menguraikan, jika untuk masalah penurunan angka kemiskinan masih ada kendala, yaitu persoalan status sosial.
“Kadang ada orang kaya yang mengaku miskin dan orang miskin takut dikatakan miskin, ” ungkapnya.
Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, Ungkap Ratna, Dinsos bekerja sama dengan Gertak dengan menggunakan metode, informasi, partisipasi dan rizky.
Dikatakan Ratna, untuk metode rizky, sudah ada surat edaran bupati yang mengharuskan setiap ASN menyisakan 1 persen dari gaji yang diterima (Wek).

Tags: