Sukarudin
Trenggalek,Bhirawa
DPRD Trenggalek gelar rapat kerja panitia khusus (pansus) bersama OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dengan agenda membahas LKPJ (laporan pertanggung jawaban) Bupati Trenggalek tahun 2019 di Aula DPRD Kabupaten Trenggalek.
Dalam rapat tersebut DPRD Trenggalek kritisi kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) yang tidak ada peningkatan dalam penyajian data di tahun ke tahun. Dari LKPJ (laporan pertanggung jawaban) yang disampaikan ada beberapa data yang belum tersajikan yang data tersebut hanya sampai di tahun 2017,sedangkan pansus yang dilaksanakan untuk tahun 2018″. ucap Sukarudin usai rapat kerja pansus. kamis (11/4)
Menurut Sukarudin pihaknya selalu mengigatkan dalam penyampain laporan belanja daerah , di tahun 2017 kemarin belanja daerah menurun dan dilanjutkan di tahun 2018 menurun lagi. Berati yang menjadi rekomendasi di tahun 2017 kemarin ini tidak diperhatikan.”
“Mengapa pihaknya mengatakan itu tidak dihiraukan pasalnya dengan adanya bukti belanja daerah yang terus menurun kalau dinilai dari SILFA nya.” tutrnya .
lanjut Sukarudin menceritakan study bandingnya kemarin pihaknya mendenagar dari kunjungannya ,bahwa disana bisa menyajikan data walaupun tanpa data Dari BPS ( Badan Pusat Statistik ) .
“Dari hasil study banding yang kemarin disana itu kita denger kaitannya dengan penyajian data meskipun dari BPS belum tersajikan. Bapeda di sana bisa menyajikan data, dari kunjungannya yang dilakukan pada saat itu , litbang di sana yang menyajikan data – tersebut.” pintanya.
“Kita ingin menimba ilmu dari sana kalau disana bisa kenapa di Trenggalek selalu tidak bisa, disana setiap LKPJ mampu menyajikan dengan baik karena litbang nya jalan.”
Dikatakan Sukarudin Litbang di Bapeda Trenggalek tidak jalan dengan bukti masih bergantung pada BPS, kalau belum ada data dari BPS belum bisa menyajikan data, tutur Sukarudin.
Husni Taher salah satu anggota dewan bersuara lantang, dibubarkan saja kalau litbangnya tidak ada pekerjaan dan tidak mau bekerja. Sebenernya hari ini harus ada jawaban laporan pertanggung jawaban Bupati, akan tetapi dari jawabanya belum dipenuhi, diantaranya penyampaian data laju pertumbuhan ekonomi, PDRB juga kantong kemiskinan, dan juga dengan SILPA ( Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Tahun 2018.
Untuk itu pihaknya mengingatkan untuk yang akan datang ,hal ini tidak terjadi lagi,itu menandakan Bapeda tidak memperdayakan litbang nya.
“Saya ngomong kedepan tidak boleh terjadi seperti itu lagi di Bapeda litbank dan perlu diperdayakan. Seperti yang sudah di lakukan LKPJ provinsi meskipun di tahun 2019 belum ada data dari BPS, tetapi mampu menyajikan data . Dan itu yang menjadi harapan kita.
Kalau tetap seperti itu, nanti akan kita rekomendasikan dan dilihat setelah direkomendasikan. dari catatan seperti itu akan di sampaikan pada rapat internal Pansus, dan kita lihat hasilnya besok hari senin. jelas Husni.(wek)
