DPRD Kabupaten Trenggalek Soroti Penurunan Anggaran Jaminan Kesehatan

Trenggalek,Bhirawa
Untuk menuntaskan Pekerjaan yang harus diselesaikan kali ini ,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda APBD perubahan Kabupaten Trenggalek TA 2019.
Rapat paripurna dimulai pukul 10.00 WIB, dipimpin langsung oleh salah satu wakil Ketua DPRD Trenggalek, Guswanto Politisi PDI Perjuangan dan dihadiri Bupati Trenggalek, Muh.Nur Arifin. Forum Pimpinan Daerah (Forpinda), Asisten, Kepala SKPD, dan para undangan.
Usai rapat Bupati Trenggalek menyampaikan terhadap pandangan fraksi-fraksi yang telah memberikan kritik, saran juga masukan untuk Trenggalek yang lebih baikblagi .
“Beberapa hal dilakukan pencermatan terkait dengan bagaimana strategi keberpihakan terhadap kemiskinan” ungkap Gus Ipin sapaan akrabnya.
Dari penganggaran jaminan kesehatan yang sebelumnya dianggarkan 10 milyar dan sekarang nilainya malah menurun hanya dianggarkan 4 milyar karena pihaknya ingin didalam pengelolaannya lebih berpihak kepada masyarakat, dan lebih berhati-hati didalam pemutakhiran data.
“Kenapa dulu dianggarkan 10 milyar sedangkan sekarang malah 4 milyar. Dengan anggaran 4 milyar kita lebih selektif karena datanya lebih terpadu yang artinya bukannya kita tidak punya keberpihakan terhadap kemiskinan, namun agar dalam pengelolaan nya lebih berhati – hati serta bisa melakukan penghematan, tentunya dalam pengerjaannya bisa lebih tepat sasaran.”
Gus Ipin menambahkan, nantinya dari beberapa hal yang disampaikan, masih banyak yang perlu ditindaklanjuti dipembahasan ditingkat komisi.
Selain itu ditempat terpisah Guswanto membenarkan terkait jawaban Bupati dalam upaya pengentasan kemiskinan .
“Untuk pendalaman kemiskinan itu memang ada benarnya” ungkap Guswanto usai rapat.
Menurut politisi asal PDI Perjuangan berkaca dari tahun kemarin, ia melihat masih ada yang kurang tepat sasaran, sehingga dengan mengurangi anggaran bisa lebih selektif dalam pemutakhiran datanya.
“Kalau itu nanti dikurangi dari sisi anggaran ada benarnya karena dalam pelaksanaan nya harus teliti, selektif ,dan tepat sasaran,” tuturnya.
Sehingga harapannya untuk mengurangi kemiskinan harus dilakukan secara administrasi yang benar agar bantuan – bantuannya tepat sasaran.
Sedangkan dari penyampaiannya masih dalam pendalaman di tingkat badan anggaran dan komisi sehingga keputusannya masih menunggu setelah paripurna lanjutan. (Wek)