DPRD Kota Batu Terima Keluhan 45 KK Warga Desa Tulungrejo

Warga Desa Tulungrejo didampingi Tim Kuasa Hukum saat menyampaikan masalah sengketa tanah yang dihadapi ke para legislator di gedung DPRD Kota Batu, Senin (15/3).

DPRD Kota Batu, Bhirawa
Kasus sengketa tanah yang menyeret 45 Kepala Keluarga (KK) di Desa Tulungrejo Kota Batu menjadi tergugat mendesak DPRD Kota Batu untuk terlibat dalam pencarian solusi.

Bertempat di salah satu ruang rapat gedung DPRD Kota Batu, perwakilan warga tergugat menyampaikan masalah hukum yang tengah dihadapi kepada para legislator yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi. Penjabaran kasus ini disampaikan tim pengacara warga yang berjumlah delapan orang.

“Kami melhat ada kecacatan hukum yang terjadi pada jual beli tanah yang terjadi pada tahun 1953 kepada kepala desa saat itu,”ujar salah satu kuasa hukum warga, Kayat Hariyanto SPd SH MH, Senin (15/3/2021).

Diketahui, masalah ini muncul pada Januari lalu saat 45 KK di Desa Tulungrejo mendapatkan gugatan dari dr Wedya Julianti (WJ), warga Kota Malang.

Penggugat ini mengaku sebagai pemilik lahan seluas 4.731 meter persegi yang ditempati warga. Klaim WJ ditunjukkan dengan Surat Hak Milik (SHM) No 45 Desa Tulungrejo, atas nama dr Wedya Julianti.

Penggugat WJ ini melakukan gugatan karena warga dinilai melanggar hukum telah menempati lahan miliknya tanpa ijin. Di sisi lain warga telah menempati lahan tersebut selama 19- 20 tahun.

Sebelumnya, sengketa lahan itu telah menjalani mediasi di Balai Desa Tulungrejo. Dalam mediasi tersebut sempat memasuki tawar menawar harga ganti rugi. Pihak penggugat meminta harga sebesar Rp800 ribu per meter persegi. Sedangkan pihak tergugat hanya menyanggupi Rp300 ribu per meter persegi. Namun akhirnya mediasi tersebut menemui kegagalan.

Dalam pertemuan kemarin, warga tergugat didampingi delapan pengacara yang tergabung dalam Tim Peradi Bersatu (TPB). Mereka menjelaskan bahwa 45 warga tergugat ini telah menempati tanah yang disengetakan itu sejak 19 tahun lalu, bahkan ada yang sudah 20 tahun.

Sekitar 19 tahun lalu, tokoh masyarakat dan pamong Desa Tulungrejo memberitahukan ke warga yang tidak punya rumah dipersilahkan membangun rumah di lokasi.

Karena status tanah tersebut adalah tanah bondo deso (tanah negara). “Selama ini tidak ada masalah, baru pada Tahun 2019, Wedya menunjukan SHM sebagai pemilik tanah di lokasi sengketa,” jelas Kayat.

Kemudian warga disuruh membeli dan ada kesepakatan harga dari pihak sana (Wedya) seharga Rp750 ribu per m2. Hal ini sangat memberatkan warga yang mengaku tidak memiliki uang sebanyak itu.

Menyikapi kesulitan warga ini, Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi mengatakan bahwa dalam kasus ini telah muncul persoalan baru. Jika sebelumnya mediasi sempat memasuki tawar-menawar harga, saat ini masalah beralh pada legal standing atau legalitas dari SHM.

“Pertemuan ini untuk pembahasan mulai dari nol lagi. Tapii kita harus mengambil langkah bersama dan tidak boleh grusa grusu dalam membantu warga,” ujar Asmadi.

Tambahkan Ketua Fraksi PKS, Ludi Tanarto bahwa pihaknya terus mendorong solusi non yudisial. Dan ini menjadi ranah DPRD karena hal ini menyangkut kepentingan warga Kota Batu.

“Ada warga kami dalam kasus ini, dan kami harus bersinergi untuk mencari jalan keluarnya,” ujar Ludi. [nas]

Tags: