DPRD Kota Blitar Usulkan Santoso Jadi Wali Kota Definitif Periode 2016-2021

Tampak Paripurna DPRD Kota Blitar usulkan Santoso jadi Walikota definitif periode 2016-2021 di Gedung Paripurna, Senin (3/2) kemarin. [Hartono/Bhirawa]

Kota Blitar, Bhirawa
Adanya Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang pemberhentian Wali Kota Blitar, Muh. Samanhudi karena telah melakukan tindak pidana korupsi, akhirnya DPRD Kota Blitar gelar Paripurna Pemberhentian jabatan Wali Kota Blitar dan mengusulkan Santoso jadi Walikota definitif periode 2016-2021 di Gedung Paripurna, Senin (3/2) kemarin.
Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim mengatakan, sejumlah agenda dalam rapat Paripurna itu dilakukan usai adanya surat resmi dari Mendagri terkait pemberhentian Walikota Blitar non aktif, Samanhudi Anwar. Selanjutnya, Dewan juga mengusulkan Wakil Walikota Blitar, Santoso yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) ke Mendagri agar segera dilantik menjadi Walikota Blitar definitif disisa masa jabatan tersisa.
“Karena yang memutuskan pelantikan adalah Mendagri. Nantinya, Mendagri akan mengeluarkan surat yang ditujukan ke Gubernur Jatim dan diteruskan ke Pemkot Blitar, serta DPRD,” kata Syahrul Alim.
Lanjut Syahrul Alim, pihaknya juga mengakui tidak mengetahui waktu turunnya SK dari Mendagri terkait pelantikan Walikota definitif kedepan, karena pihaknya siap menerima hasil putusan Mendagri agar pelaksanaan jalanya roda Pemerintahan di Kota Blitar bisa lebih maksimal.
“Kami juga berharap segera ada SK penetapan Walikota Blitar secara definitif, dengan harapan sisa masa jabatan yang ada ini bisa lebih maksimal lagi,” ujarnya.
Plt Walikota Blitar, Santoso usai mengikuti Paripurna DPRD Kota Blitar mengatakan akan menunggu proses tahapan pelantikan hingga tuntas. Bahkan dirinya memastikan baru bisa mengambil kebijakan secara mutlak pasca dilantik secara definitif.
“Harapannya, proses turunnya SK tidak lama, agar bisa segera melakukan tugas-tugas dengan maksimal lagi karena selama ini masih ada keterbatasan kebijakan yang bisa saya ambil,” katanya.
Sementara perlu diketahui Wali Kota Blitar nonaktif Muh. Samanhudi Anwar terjaring OTT KPK pada Juni 2018 lalu, terkait kasus dugaan suap fee proyek pembangunan gedung baru SMPN 3 Kota Blitar senilai Rp. 23 miliar.
Putusan Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya, Muh. Samanhudi divonis hukuman pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta, karena terbukti menerima suap Rp 1,5 miliar. Bahkan Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan, pencabutan hak politik Samanhudi selama 5 tahun.
Karena tak terima putusan tersebut akhirnya Jaksa KPK maupun terdakwa Samanhudi sama-sama mengajukan banding atas vonis tersebut, dimana di tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Tipikor Jawa Timur di Surabaya memperkuat putusan PN Tipikor Surabaya, lalu jaksa KPK kembali mengajukan kasasi terkait putusan itu ke Mahkamah Agung (MA) dan akhirnya putusan kasasi pun turun 25 September 2019, sama dengan vonis PT Tipikor Jawa Timur dengan tetap pada putusan yang sama. [htn]

Tags: