Komisi B DPRD kota Kediri saat Rapat Kerja bersama PD BPR dan beberapa instansi terkait persoalan yang mendera PD BPR Kediri.
DPRD Kota Kediri dalam rapat kerja evaluasi Perusahaan Daerah Bank Prekeditan Rakyat (PD BPR) Kota Kediri kembali memutuskan untuk membentuk panitia khusus dalam menyelesaikan persoalan di tubuh perusahaan daerah ini.
Berdasarkan pantauan persoalan ini sudah dua kali dipansuskan, namun Non Performil Loan (NPL) PD BPR makin meningkat. Dalam rapat kerja atau haearing menyatakan jika persoalan yang terjadi ditubuh PD BPR perlu adanya pembahasan dan perhatian serius karena menyangkut kredibilitas Perusahan milik Pemkot, sehingga perlu dibentuk Panitia Khusus dalam menyelesaikanya.
Ketua Komisi B DPRD Kota Kediri-Erita Dewi mengungkapkan jika PD BPR perusahaan yang sakit dan cukup parah untuk itu DPR akan membentuk Pansus.
“Kita akan pansuskan, dirutnya harus diganti, bulan maret, kita fit dan propertesnya kita ikut terlibat karena dia yang harus punya trekrecord, karena kita akan mengasih target harus bisa menurunkan NPL,” kata Erita
Dalam rapat kerja tingginya NPL di PD BPR ini diantaranya ada kredit yang tidak bisa tertagih sebesar kurang lebih Rp6 miliar, kegagalan penyatuan misi antara karyawan dan direksi yang mebjadikan kinerja tidak maksimal serta penyelesaian persoalan yang berlarut larut.
Kepala OJK Kediri-Bambang Supriyanto yang hadir dalam rapat tersebut mengatakan, NPL dalam sebuah bank seharusya dibawah 5, untuk itu jika melihat kondisi BPR Kota Kediri ada beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya pemenugan anghota direksi, karena sejak oktober lalu PD BPR tidak memiliki nahkoda.
“Saat ini pak Sugianto hanyalah sementara, owner segera melakukan pemenuhan anggota direksi, segera melakukan akselerasi kredit, Rp6-7 miliar hapus buku karena debiturnya sudah tidak ada, jika hapus buku mengurangi NPL tapi belum tentu sehat, direksi harus melakuakan penagihan lelang,” kata Bambang.
Sementara, Direktur PD BPR Kota Sugianto mengatakan, saat ini aset dari PD BPR sebesar64 Miliar, dari mosal awal yang diberikan pemerintah sebesar Rp10 miliar, sedangkan tabungan dari masyarakat ada 38 miliar itu belum tersalaurkan,
“Ini artinya masyarakat masih percaya dengan PD BPR, saya ingin bekerja tidak asal asalan, dan kami ingin memperbaiki ini semua ” kata Sugianto dihadapan anggota DPRD.
Diketahui, persoalan PD BPR ini sudah dua kali di Pansuskan oleh DPRD Kota Kediri, namun dua kali pansus tidak bisa menuntaskan persoalan ini dan justru NPL PD BPR terus merangkak naik, hingga hampir nencapai 50 persen, dan DPRD Kembali mempansuskan lagi. [van]
