H. Arif Wahyudi
H. Arif Wahyudi, anggota DPRD Kota Malang, yang juga sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang, menilai penanganan Covid 19 yang dilakukan oleh Pemkot Malang masih belum maksimal.
Upaya penghentian sejumlah mega proywk Pemkot Malang itu, menurut Arief, tidak bermakna apa apa. Bahkan membuat Masyarakat semakin bertanya tanya ada apa ini, setelah dilakukan peletakan batu pertama ditengah kesulitan Masyarakat menghadapai badai covid 19 serta mendapatkan tanggapan negatif dari Masyarakat tiba tiba ditunda.
Politisi PKB tersebut menyatakan,
hal tersebut menunjukkan empathy Pemerintah terhadap musibah Covid 19 sangat rendah serta menunjukkan lemahnya management kebijakan Pemerintah.
“Seharusnya sudah disadari sejak awal bahwa tindakan dan langkah demonstratif dengan peletakan batu pertama disertai dengan tumpengan ditengah kesulitan Masyarakat sangat melukai hati Masyarakat yang sedang berduka,” ujarnya.
Arief Wahyudi berharap Pemerintah melakukan re alokasi anggaran pada proyek proyek yang tidak mendesak dibutuhkan oleh Masyarakat.
“Mudah mudahan hal tersebut tidak terulang lagi dan Pemerintah berani melakukan realokasi anggaran pada proyek proyek yang tidak mendesak dibutuhkan oleh Masyarakat,” harapnya.
Ketika ditanya Proyek apa yang layak untuk di realokasi anggarannya , dengan tegas Arief Wahyudi menyebut, bahwa pembangunan MCC dan Islamic Center sangat layak untuk dialihkan anggarannya dan difokuskan untuk penanganan musibah Covid 19 serta dampak sosial / ekonomi kedepannya.
Disamping itu Arief Wahyudi juga meminta kepada Walikota untuk segera memberikan stimulus ekonomi berupa pembebasan retribusi Pasar, pembebasan setoran juru parkir keringanan atas beban PDAM serta menghitung ulang bantuan sosial yang diberikan kepada Masyarakat yang dianggarkan Rp.300.000 per bulan setiap KK.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Malang Fraksi PKS Ahmad Fuad Rahman menyampaikan, masyarakat terdampak covid-19 bukan hanya masyarakat miskin yang selama ini sudah tercatat dalam pendataan pemerintah. Para pengusaha cilik serta pekerja harian juga pendapatannya menjadi sangat turun.
“Saya beberapa kali turun ke masyarakat. Terakhir, masyarakat meminta agar bantuan yang diberikan itu merata,” katanya.
Fuad menyebut, data penerima bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 selama ini masih belum merata. Bahkan terbilang masih sedikit dan ada banyak yang belum terdata dalam program jaring sosial. Sehingga dia juga meminta agar pemerintah melakukan pendataan lebih cepat.
Anggota Komisi C DPRD Kota Malang itu juga menyampaikan, covid-19 telah berdampak bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Sehingga dia mendorong agar pemerintah melakukan pendataan secara lebih konkret kepada masyarakat menengah ke bawah di Kota Malang.
Lebih jauh Fuad menyampaikan, sejauh ini tak sedikit masyarakat berpenghasilan menengah ke atas yang bahu-membahu membantu masyarakat terdampak covid-19. Sebagian besar dari mereka memberikan bantuan kepada tetangganya.
Sehingga Fuad berharap pemerintah dapat menggandeng serta para pengusaha untuk dapat terlibat menyalurkan bantuan sembako. Sebab, saat ini, kebutuhan utama dari masyarakat adalah sembako untuk sehari-hari. [mut]
