Suasana Musrebang RKPD Kota Mojokerto, seluruh yang hadir menggunakan masker sesuai dengan protokol kesehatan. [Kariyadi/bhirawa]
Pemerintah Kota Mojokerto menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2021 pada Rabu (8/4). Kegiatan tersebut menggunakan sarana teleconference yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Wakil Walikota Mojokerto, Pimpinan dan Anggota DPRD, Forkopimda, seluruh OPD, dan perwakilan masyarakat Kota Mojokerto. Dalam kesempatan ini Wakil ketua DPRD Sonny Basoeki Rahardjo, S.H., M.H. mewakili DPRD Kota Mojokerto untuk menyampaikan sambutan.
“Musrenbang merupakan salah satu tahapan dari penyusunan rencana pembangunan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif. Dalam hal ini masyarakat dilibatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan melalui tokoh-tokoh masyarakat yang hadir dalam musrenbang” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut ada 4 poin penting agar menjadi perhatian pemerintah Kota Mojokerto dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2021 dengan tema pembangunan: penguatan sdm masyarakat dan aparatur untuk daya saing ekonomi, ketahanan sosial dan birokrasi profesional.
Poin pertama membahas mengenai Bidang Kesehatan, anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pelayanan dasar kesehatan sudah cukup memadai. Hanya saja bagaimana memaksimalkan mutu pelayanan yang diberikan di puskesmas dan RSUD selalu diupayakan meningkat dari waktu ke waktu.
Poin kedua mengenai Bidang Pendidikan, Kota Mojokerto sudah bertahun-tahun melaksanakan program sekolah gratis, maka saatnya berbicara tentang mutu pendidikan. Diharapkan seluruh warga Kota Mojokerto dapat menikmati pendidikan yang bermutu dengan biaya yang semurah-murahnya. Pemerintah Kota Mojokerto hendaknya lebih memperbanyak lagi diklat-diklat fungsional bagi aparaturnya, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih cepat, mudah, akurat dan memuaskan.
Selanjutnya mengenai Bidang Kesejahteraan Rakyat Masyarakat yang sejahtera yang berkeadilan akan melahirkan ketahanan sosial yang tinggi.
Oleh karena itu kebijakan anggaran haruslah memperhatikan rasa keadilan masyarakat, sehingga tatanan masyarakat Kota Mojokerto menjadi kuat dan kokoh yang tidak mudah termakan oleh hasutan dan provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
Yang terakhir yakni mengenai Bidang Infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang harus dilaksanakan hendaknya adalah pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga permasalahan mendasar yang selalu dihadapi Kota mojokerto seperti masalah banjir (genangan air) dari tahun ke tahun dapat semakin teratasi.
Dengan tidak seberapa luasnya wilayah Kota Mojokerto, maka sudah semestinya pembangunan infrastruktur merata sampai ke pelosok dan sudut-sudut kota.
“Hendaknya pemerintah menaruh perhatian terhadap usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang untuk dapat direalisasikan tentunya sesuai dengan skala prioritas pembangunan serta kemampuan anggaran. Hal tersebut guna menjaga kepercayaan masyarakat atas keberlangsungan penyelenggaraan musrenbang itu sendiri di masa depan,” pungkasnya. [kar]
