Anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Yunus Suprayitno.
Kota Mojokerto, bhirawa
Pelayanan pasien di RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto jadi sorotan kalanhan DPRD setempat. Lembaga wakil rakyat itu menilai sistem layanan kesehatan di RS milik Pemerintah Daerah itu cenderung mengabaikan kepentingan pasien.
Meski menyandang status RS tipe B, namun ratusan pasien selalu mengantri di poli-poli kesehatan dan loket obat. Ironisnya, antrian pasien sepanjang pagi hingga menjelang sore ini jadi pemandangan jamak sejak RS menempati gedung lama di Jalan Gajahmada.
“Meski terakreditasi B, namun pelayanan RSUD itu sangat buruk. Sejak dulu di RS lama, antrian pasien mulai subuh sampai sore selalu terjadi baik di poli pengobatan sampai di loket pengambilan obat. Ini tampaknya ada kesengajaan dari pihak menejemen yang bisa jadi tutup mata sehingga kepentingan pasien terabaikan,” lontar anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Yunus Suprayitno, Rabu (29/3) kemarin.
Politisi PDI-P ini mengungkapkan, kondisi ini telah memunculkan perilaku curang oknum tenaga medis.
“Panjangnya antrian pasien ini bisa membuat kepentingan pengobatan tak maksimal. Ada kalanya, dokter nakal menawarkan pengobatan yang lebih “ideal” di tempat prakteknya tentu dengan biaya yang tak murah. Apakah kondisi ini dipertahankan untuk maksud demikian?” tanya anggota DPRD Kota Mojokerto dua periode ini.
Yunus mengatakan, panjangnya antrian pasien di RS ini bertolak belakang dengan program service city Walikota Masud Yunus.
“Ini tak sesuai dengan program service city dan smart city. Buruknya pelayanan pasien ini, bertolak belakang dengan maksud Walikota untuk memberikan pelayanan yang baik bagi rakyatnya,” tandasnya.
Harusnya, lanjut ia, dengan jaman ITE (informasi teknologi) persoalan klasik yang dikeluhkan macam gini sudah tidak ada.
“Ini jaman ITE namun masih ada antri-antri. Harusnya dengan status tipe B tidak hanya berbicara pada infrastruktur, namun karakter orangnya. RSUD harusnya bikin inovasi, sudah nggak jamannya antri-antri gitu,” tambahnya. Untuk upaya inovasi, pihak Dewan menjamin adanya tambahan anggaran pembenahan. “Silahkan ajukan anggaran untuk peningkatan pelayanan. Akan kami kawal asal maksud itu tercapai,” pungkasnya.
Dikonfirmasi sebelumnya, Walikota Masud Yunus menyatakan harapan serupa. “Memang seharusnya menejemen pelayanan RS itu dibenahi. Waktu saya berobat ke Singapura, RS itu sepi tidak ada antrian. Saya hanya register via internet dan segera mendapatkan pelayanan dari dokter spesialis dengan jadwal yang sudah ditentukan,” urai Walikota Masud Yunus. [kar.adv]
